Bawaslu Papua Barat: Status ASN Dua Caleg Harus Clear 3 November

Elias Idie Ketua Bawaslu Papua Barat. (Foto: Thiaz)

MANOKWARI – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat mengingatkan parpol peserta Pemilu soal calon berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) atau aparatur kampung.

“Bawaslu tetap hitam di atas putih saat penetapan daftar calon tetap 3 November nanti,” tegas ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie, Kamis (26/10/2023).

Penegasan itu menyusul temuan caleg yang sejak tahapan pencermatan menuju DCT 3 Oktober masih berstatus ASN juga aparatur kampung.

“Kita koordinasi dengan BKN Regional XIV Papua Barat, ternyata 24 caleg berstatus aparatur sipil negara dan juga aparatur kampung. Kemudian berkurang jadi 18, enam diantaranya di Pegunungan Arfak,” rincinya.

Hasil klarifikasi ke parpol juga ditemukan ketidakjujuran caleg yang merahasiakan status ASN atau aparatur kampung.

“Upaya kita agar saat penetapan DCT nanti berjalan sesuai harapan. Jangan ribut karena kita melaksanakan aturan. Siapa yang ditetapkan harus clear atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sekalipun langit runtuh,” paparnya.

Saat ini tersisa dua caleg dari partai Golkar dan Buruh yang masih mengurus SK pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara.

Meski demikian Elias mengaku SK pemberhentian caleg ASN parpol lainnya belum disampaikan ke KPU. Ia sudah meminta Bawaslu kabupaten untuk memastikan hal tersebut terutama status enam orang di kabupaten Pegaf.

“Saya minta beres paling lambat tanggal 2 Oktober, kalau tidak tetap TMS,” imbuhnya.

Sebelumnya Bawaslu menerima surat dari BKN Regional XIV Papua Barat nomor 460/KR.XIV-PB/IX/2023, tanggal 18 September, perihal pengecekan data DCS anggota DPR Papua Barat.

Surat itu menyebut 569 caleg dari 18 parpol dengan dugaan lima orang merupakan ASN aktif sesuai foto, nama dan gelar. Sementara 19 caleg lain juga diduga kuat sebagai ASN aktif berdasarkan kesamaan nama dan jenis kelamin.

(RED/NN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *