Blak-blakkan, Paulus Waterpauw Sebut Pejabat Eselon Bermain Kepentingan

Apel ASN Pemprov Papua Barat, Senin (16/10/2023). Pj Gubernur Paulus Waterpauw Sebut Pejabat eselon Bermain kepentingan. (Foto: RED)

MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, kembali menyinggung loyalitas dan kinerja ASN Pemprov Papua Barat.

Saat apel pagi di kantor Gubernur Papua Barat, ia membeberkan pejabat eselon yang gemar bermain kepentingan.

“Saya dapat banyak informasi dan juga laporan, ada pejabat eselon III dan IV bermain kepentingan,” ujarnya Senin (16/10/2023).

“Banyak anggapan saya punya segalanya, tidak!. Saya jalankan kebijakan negara, juga teruskan ke pimpinan OPD dan seterusnya ke bawah,” tegasnya.

Waterpauw mengingatkan jabatan punya batas waktu yang bisa ditarik kapan pun. Begitu pula pejabat dengan tupoksi untuk melayani kepentingan publik, bukan sebaliknya.

“Tapi kalau mau putar balik (kebijakan), itu masalah bagi saudara, bukan saya. Jangan menyesal ketika amanah dan kepercayaan ditarik,” paparnya.

Jenderal purnawirawan polisi ini mengaku tidak meminta jabatan, berfoya-foya apalagi mengedepankan kepentingan pribadi. Ia tetap menjalankan kebijakan pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat.

Ia tak menampik jika waktu bersama pimpinan OPD cukup minim. Salah satunya karena ia sering ke luar untuk ‘belanja’ masalah ke berbagai tempat.

“Mungkin sisi negatifnya saya kurang berkunjung ke kantor-kantor OPD, mendengar langsung apa kekurangannya. Tapi saya harap saudara lanjutkan pengabdian,” terangnya.

Waterpauw mencontohkan masalah stunting dan kemiskinan ekstrim yang menjadi fokus kerjanya. Itu merupakan masalah besar untuk Pemprov Papua Barat.

Ia mengajak seluruh pimpinan OPD termasuk pejabat eselon, bersinergi dengan turun langsung ke tengah masyarakat.

“Kemiskinan ekstrim?, orang Papua tidak miskin, yang miskin itu pikiran kita. Pejabat beri pandangan ke masyarakat, jangan hanya pkir kepentingan sendiri,” pesannya.

Paulus Waterpauw, Senin siang melantik 23 pejabat tinggi Pratama, administrator dan fungsional.

Pejabat baru diharapkan menyesuaikan diri dengan tupoksi, merangkul staf dan tentunya juga mengedepankan kepentingan masyarakat.

(ELS/NN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *