MANOKWARI – Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Badan Pusat Statistik kabupaten dan kota di Papua Barat, masih berlangsung.
Capaian Regsosek Papua Barat menjangkau 218.299 dari target 282.879 keluarga atau sekira 85 persen.
BPS Papua Barat mengungkap sejumlah kampung di Kabupaten Manokwari, menolak petugas pendataan Regsosek.
“Ada kampung di Manokwari, menolak petugas data kami,” aku Ketua Tim Pendataan Regsosek BPS Papua Barat Ika Rusinta saat Talk Show Regsosek Provinsi Papua Barat di Manokwari, Senin (14/11/2022).
Bupati Manokwari Hermus Indou, SIP., MM memastikan segera menindaklanjuti dengan memanggil kepala kampung.
“Besok saya panggil dan memastikan apa alasannya menolak. Kalau melawan kita tahan dana kampungnya,” paparnya.
Alasan itu disebut sebagai kebijakan program pemerintah yang dilaunching langsung Presiden Joko Widodo Agustus 2022.
Hermus menduga minimnya sosialisasi sebagai alasan penolakan masyarakat kampung. Apalagi waktu pelaksanaan Regsosek yang hanya sebulan sejak 15 Oktober hingga 14 November 2022.
“Masyarakat kampung kaget didatangi petugas, untuk apa?, ini mungkin karena tidak ada sosialisasi sebelumnya. Saya yakin 90 persen warga Manokwari mendukung program Regsosek,” ujarnya.
Ia menilai data Regsosek penting sebagai cermin untuk menentukan kebijakan pembangunan daerah. Terlebih mengetahui potensi dan gambaran kondisi misalnya seperti berapa angka kemiskinan dan angka putus sekolah. (RED/NN)
