Oleh : Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma S.H., M.Hum, C. L. A
DEMONSTRASI penolakan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) terjadi di sejumlah daerah, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Demonstrasi di Jayapura misalnya, dibubarkan hingga berujung penangkapan aparat.
Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma S.H., M.Hum menilai pembubaran hingga penangkapan tak harus terjadi karena aparat dianggap melampaui kewenangan dalam menjaga demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
“Sesungguhnya demokrasi di Papua masih lemah, khususnya berkaitan dengan penyampaian pendapat di muka umum,” demikian rilis yang diterima redaksi nokennews.com, Selasa (10/5).
Dinamika politik di daerah saat ini terjadi akibat ketidakmampuan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kemendagri dan Kemenkopolhukam membangun komunikasi politik yang intensif ke daerah.
“Papua sesungguhnya menjadi dampak dari politik nasional. Ada satu konsep besar politik nasional yang kemudian menjadikan Papua sebagai laboratorium untuk pengalihan isu seperti isu minyak goreng, pelanggaran HAM hingga masa berakhirnya jabatan presiden,” tulisnya.
Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini memandang ruang demokrasi di Papua ditutup rapat oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian Negara dinilai tidak menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Ia mengatakan persoalan ini tidak akan selesai ketika pemerintah tidak bijak dan tidak adil dalam penanganan masalah politik di daerah. Justru memunculkan asumsi tentang kemampuan pemerintah pusat dalam mengelola persoalan politik lokal di Papua.
Sejumlah pandangan yang disampaikan Menko Polhukam, Mendagri bahkan Menteri PPN kepada Presiden, namun pemerintah terkesan mengesampingkan aspirasi daerah dan cenderung otoriter.
Pemerintahan Presiden Jokowi diharapkan mampu menjaga harmoni, nilai kemanusiaan dan nilai demokrasi di Papua, sehingga jauh dari praktik Orde Baru yang otoriter.
Filep justru melihat kemunduran nilai demokrasi yang semestinya harus berdampak signifikan untuk tanah Papua. Tak lagi harus ada korban jiwa rakyat sipil hanya karena menyampaikan pendapat dan gagasan.
“Saatnya evaluasi bersama, jangan lagi dinamika politik lokal diselesaikan dengan pendekatan keamanan. Saya harap perhatian khusus Presiden, Panglima TNI dan Kapolri terkait situasi politik daerah,” harapnya.
Ia yakin sikap aparat yang agresif dan cenderung represif akan menimbulkan situasi politik yang tidak stabil di Tanah Papua. (***)
