MANOKWARI – Dinas Sosial Provinsi Papua Barat, berupaya meningkatkan kualitas data kesejahteraan sosial lewat rapat koordinasi se-Papua Barat, Rabu (24/4/2024).
Rapat itu diharapkan menghasilkan data kesejahteraan sosial Papua Barat. Apalagi selama ini pihak dinas kesulitan mendapat data.
“Yang dimaksud itu data dari kabupaten, pada akhirnya kira kesulitan mengidentifikasi data by name dan by address dan dampaknya pada penerima bantuan,” aku Kepala Dinas Sosial Papua Barat Lazarus Indouw.
Rakor ini lanjut dia sekaligus untuk mengevaluasi program sebelumnya yang disinkronkan dengan program tahun 2024, sekaligus menyusun rancangan program tahun berikut.
Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengatakan peran aktif dinas di daerah ikut menentukan keakuratan data yang dilakukan secara berkala.
“Data itu ujung-ujungnya ada di dinas provinsi sehingga sangat penting untuk dilakukan secara berkelanjutan,” terang ABT seperti disampaikan Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan Setda Papua Barat Melkias Werinussa.
Ia juga mengingatkan agar data yang disinkronkan antara provinsi dan kabupaten nantinya tidak tumpang tindih, terutama data penerima bantuan sosial.
Rakor ini diharapkan pula menghasilkan data akurat dengan keputusan strategis untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan juga masalah sosial.
Werinussa mengaku hal yang sama masih terjadi di dinas lainnya, di mana kesulitan saat sinkronisasi data kabupaten dan provinsi.
(RED/NN)
.
.
