MANOKWARI – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Papua Barat, berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten Teluk Wondama.
Ini sekaligus merespon jawaban reses anggota DPR Papua Barat Fery DM Auparay, S.Sos yang meminta dukungan Disnaker.
“Hanya saja kita harus tau lebih dulu apa kebutuhan spesifik terkait kondisi dan kompetensi di sana,” ujar Plt. Kadisnakertrans Papua Barat Jandry Salakory, SE, MM kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).
Menurut dia komitmen ini harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah setempat termasuk DPR kabupaten dan provinsi. Apalagi Pemda Wondama telah menyediakan gedung BLK yang dikelola unit pelaksana teknis daerah (UPT) Disnakertrans.
“Jenis pelatihannya apa, berbasis kompetensi apa. Setelah itu kita analisis kebutuhannya. Nah, instruktur juga kita siapkan dari kabupaten dan provinsi,” terangnya.
Instruktur lanjut dia, bisa ASN atau non ASN yang memiliki sertifikat dengan kompetensi dan keterampilan khusus.
Baginya, komitmen untuk mendukung BLK Teluk Wondama bukan hal yang main-main terutama untuk membina pencari kerja untuk mendapat keterampilan sesuai dunia kerja.
“Kami maksimalkan pengelolaan dana Otsus yang fokus berdayakan pencaker OAP agar tersalur di semua jenjang dunia kerja sesuai spesifikasi dan kebutuhan,” singkatnya.
Disnakertrans tambah dia, tidak menutup mata dan berupaya maksimal untuk distribusi pencaker ke berbagai sektor seperti pemerintahan, swasta serta industri dan properti.
Sebelumnya Fery DM Auparay minta perhatian Disnakertrans terhadap tingginya angka pengangguran di Teluk Wondama. Sementara diketahui BLK setempat membuka tiga jurusan sesuai potensi lokal, yakni mekanik motor tempel, pertukangan kayu, dan jahit menjahit.
Padahal kata Fery konsep BLK sebagai peluang pencaker lokal, terutama meminimalisir konflik tenaga kerja seperti afirmasi 70 persen tenaga lokal.
(RED/NN)
