MANOKWARI – Seleksi jabatan, evaluasi dan uji kompetensi struktur OPD Pemprov Papua Barat, mendapat dukungan dari Forum Anak Asli 7 Suku Peduli Otsus Teluk Bintuni (FORAPELO).
Ketua FORAPELO Teluk Bintuni Agustinus Orocomna menilai kebijakan Pj. Gubernur Papua Barat Drs. Paulus Waterpauw untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.
“Saatnya penyegaran dan pergeseran ASN, pejabat lama diganti baru dengan tujuan mewujudkan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” rilisnya, Selasa (14/3/2023).
“Pj Gubernur tolong ingat, kami juga jadi bagian dari Papua Barat. Seleksi itu hendaknya juga diikuti ASN kabupaten lain termasuk Bintuni,” tulisnya lagi.
Agustinus menilai permintaan untuk tidak melupakan ASN Teluk Bintuni cukup beralasan. Daerah penghasil Migas itu disebutnya merupakan dapur besar yang menopang rumah tangga Papua Barat.
Ia berharap ada satu atau dua perwakilan ASN asli 7 suku Bintuni, yang diakomodir dalam hasil seleksi yang dimaksud.
Selain itu Forapelo juga berharap perombakan birokrasi Pemprov nanti mengacu pada Undang Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 2 Tahun 2021.
Dimana pasal 74 poin 4 yang mengisyaratkan tentang tujuan kehadiran provinsi di Tanah Papua, salah satunya harus mengakomodir kepentingan OAP dalam birokrasi dan politik.
“Kami mendukung penuh kebijakan Pj. Gubernur Waterpauw dan berharap seleksi segera digelar,” singkatnya dalam rilis.
(RLS)
.
.
