Hadapi Covid-19, BI Siapkan Insentif Bagi Bank Penyedia Dana



Foto : Kantor Bank Indonesia. (istimewa)

MANOKWARI, Nokennews.com – Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan khusus untuk menghadapi dampak wabah Covid-19.

Kebijakan ini berupa penyediaan dana insentif bagi bank penyedia dana, untuk kegiatan ekonomi tertentu.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor.22/4/PBI/2020 dan peraturan pelaksanaannya (PADG) tentang Insentif bagi Bank Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu.

Sesuai rilis tertulis yang diterima redaksi Nokennews.com, jangka waktu kebijakan berlangsung selama 9 bulan, mulai 1 April hingga 31 Desember 2020.

Dana insentif pertama kali diberikan tanggal 16 April 2020, bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Insentif ini untuk penyediaan dana bagi kegiatan ekonomi seperti ekspor, impor, kegiatan UMKM, dan kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bentuk insentif diberikan dengan kelonggaran 0,5% (50 bps) atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian.

Insentif secara bulanan menggunakan data penyediaan dana nantinya dilaporkan bank melalui Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan (LMSK) BUS dan UUS, Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) serta laporan atau data lain yang ditetapkan.

Berdasarkan laporan bulanan sejak Maret hingga November 2020, menjadi dasar pemberian insentif yang disesuaikan dengan periode pemenuhan kewajiban GWM. Posisi Data Maret 2020 digunakan untuk pemberian insentif periode 16 April hingga 15 Mei 2020 dan seterusnya.

Bank Indonesia juga dapat menggunakan data penyediaan dana posisi terakhir untuk penentuan Bank yang memperoleh insentif secara bulanan.

Sementara, bank penerima insentif diwajibkan melaporkan data penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu secara benar. Jika tidak, akan diberi sanksi teguran tertulis dan sanksi sesuai ketentuan GWM dan RIM.

Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah, OJK dan lembaga terkait untuk memantau perkembangan guna mengambil langkah kebijakan terhadap perekonomian Nasional. (red/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan