MANOKWARI – Kuota keterwakilan Agama Majelis Rakyat Papua provinsi Papua Barat, dinilai tak adil. Salah satu suara datang dari pihak Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI) provinsi Papua Barat.
Tokoh intelektual Arfak Daud Indouw mengatakan GPKAI seperti dianaktirikan karena tidak mendapat kuota MRP secara proporsional ketimbang aliran dedominasi gereja lain.
Ia mengungkap GPKAI merupakan salah satu Gereja dengan jumlah anggota jemaat terbanyak setelah GKI di Papua Barat.
“Atas dasar apa pembagian kuota itu, kalau menggunakan standar jumlah jelas GPKAI urutan ke dua setelah GKI,” ujar Daud yang juga tokoh gereja GPKAI, Minggu (26/3/2023).
“Kalau gunakan standar orang asli Papua (OAP), jumlah anggota jemaat OAP terbanyak ada di GPKAI,” tegasnya.
Menurut dia jika Kesabangpol menggunakan jumlah jemaat atau pun bangunan gereja sebagai indikator, maka GPKAI merupakan jumlah Jemaat terbanyak di Papua Barat setelah GKI.
“Bayangkan satu kabupaten Pegaf mayoritas adalah GPKAI, juga di Manokwari Selatan dan Moskana Teluk Bintuni. Baik Pendeta dan Gembala Orang Asli Papua. Kami dianaktirikan, tidak diberi kesempatan untuk kuota calon anggota MRP,” paparnya.
Daud mengaku akan ada aksi GPKAI ke kantor Gubernur Papua Barat, sekaligus bertemu dan menyampaikan aspirasi kepada Pj. Gubernur Paulus Waterpauw.
Ia memastikan rencana aksi tidak ditunggangi kelompok dan kepentingan apapun, selain murni aspirasi GPKAI.
(RLS)
