MANOKWARI – Forum Honorer 512 Nusantara Provinsi Papua Barat, mendesak penuntasan kasus pemalsuan dokumen formasi CPNS 2018.
Mereka mendatangi Polda Papua Barat, sambil membawa beberapa baliho berisi desakan penuntasan kasus itu, Selasa (2/5/2023).
Kordinator Honorer 512 Nusantara Yan Rumbiak mempertanyakan keseriusan penyelidikan Polda Papua Barat. Pasalnya laporan polisi dibuat sejak 29 November 2022.
“Sudah enam bulan berjalan tetapi sepertinya kasus ini seakan berjalan di tempat. Kami meminta keadilan ditegakkan,” tegasnya.
Ia meminta para oknum yang terlibat dalam dugaan itu ditindak tegas, sebab dugaan intervensi menguat dari pemerintah daerah yang meminta laporan itu segera dicabut.
Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Papua Barat AKBP Robertus A Pandiangan mengaku pihaknya sama sekali tidak sengaja memperlambat penyelidikan.
“Sudah sekitar 30 orang dimintai keterangan termasuk beberapa dari BKD dan Inspektorat Papua Barat, juga beberapa pelapor. Kita sesuaikan data yang ada,” bebernya.
Ia mengaku akan segera menggelar perkara untuk menentukan arah kasus yang dimaksud. Statusnya bisa ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
“Tergantung gelar perkara nanti. Kita libatkan pihak eksternal seperti Propam, reskrimsus, Irwasda dan lainnya. Setelah gelar perkara barulah kelihatan,” ujarnya lagi.
Robertus mengaku hasil gelar perkara nanti akan disampaikan, sekaligus menjawab harapan para honorer yang meminta keadilan dalam kasus ini.
(RED/NN)
