Dituding Korupsi 145 M, Walikota Sorong : Tidak Benar dan Menyesatkan, 2 M Saja Pasti Heboh



Foto : Kuasa Hukum Pemerintah Kota Sorong, Haris Nurlette, SH, MH menunjukan bukti laporan keuangan Pemkot Sorong, di Gedung Samu Siret Kota Sorong, Selasa (26/5/2020). (sws/nn)

SORONG, Nokennews.com – Walikota Sorong, Lambertus Jitmau, mengklarifikasi dugaan korupsi yang dialamatkan kepadanya. Ia menunjukan bukti otentik laporan keuangan Pemerintah Kota Sorong, yang dianggap clean atau selesai oleh BPK.

Kuasa Hukum Pemerintah Kota Sorong, Haris Nurlette, SH, MH menegaskan tudingan Ketua AMPB (Aliansi Mahasiswa Papua Barat) Jabodetabek, Rajit Patiran dalam laporannya ke KPK dan juga lewat media sebesar Rp.145 M, adalah tidak benar.

“Kita sudah melakukan klarifikasi ke KPK RI, Kementerian Dalam Negeri dan klarifikasi ke BPK RI,” terangnya, Selasa (26/5/2020) di Gedung Samu Siret Kota Sorong.

Klarifikasi disertai bukti hasil temuan BPK RI atas LKPD 2018 Pemerintah Kota Sorong, terdiri dari Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan.

Menurutnya, hal dimaksud bukan perkara korupsi, karena BPK telah menerbitkan surat Opini Wajar atas semua laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Sorong.

“Itu adalah bentuk temuan BPK Provinsi Papua Barat. Laporan keuangan Pemerintah Kota Sorong, terdiri dari Neraca Per 31 Desember 2018, realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo catatan atas laporan keuangan tahun terakhir,” beber Haris.

Berdasarkan laporan itu, BPK Papua Barat menerbitkan Laporan Opini Wajar Dengan Pengecualian (Nomor 24.A/LHP/19.MAN/06/2019/ tanggal 28 Juni 2019). Dan, laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

“Kalau Walikota Sorong dituduh dugaan korupsi Rp.145 Miliar, jangankan sebesar itu, 2 Miliar rupiah saja Kota Sorong sudah heboh. Setiap tahun ada evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Ini yang perlu dipahami masyarakat, agar tuduhan dugaan korupsi mesti memiliki dasar yang benar,” jelasnya.

Lebih jauh diterangkan, dari 13 Item sudah diselesaikan oleh Pemerintah Kota Sorong. Sementara 6 Item seperti yang diberitakan media massa, sebenarnya sudah selesai, tetapi mungkin tidak diketahui masyarakat sehingga melaporkan.

Dengan demikian apa yang dikatakan oleh Ketua Aliansi Mahasiswa Papua Barat (AMPB) Jabodetabek, Rajit Patiran, lanjut Haris adalah informasi yang keliru dan menyesatkan bahkan dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas dugaan pencemaran nama baik.

Sebelumnya muncul tudingan dugaan korupsi Walikota Sorong dan Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya. Keduanya dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi Rp.145 Miliar oleh Ketua AMPB (Aliansi Mahasiswa Papua Barat) Jabodetabek, Rajit Patiran.

“Ini informasi keliru dan menyesatkan bahkan dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas dugaan pencemaran nama baik,” singkatnya. (sws/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan