MANOKWARI – Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo menitipkan delapan catatan sebagai pesan untuk provinsi Papua Barat. Semuanya terangkum dalam prioritas kebijakan pembangunan Nasional tahun 2023.
Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si mengungkap salah satunya adalah penanganan COVID-19.
“Penanganan hingga capaian vaksinasi, masa transisi menuju endemik. Itu hasil rapat dengan Wamendagri tanggal 2 Januari,” ujarnya saat apel ASN di Stadion Sanggeng Manokwari, Senin (9/1/2023).
Catatan ke dua tentang peningkatan ekonomi termasuk kesempatan kerja, membuka banyak lapangan kerja. Pemprov Papua Barat menyiapkan skema untuk mengaktifkan kembali Balai Latihan Kerja.
“Yang ada ditingkatkan, yang belum kita bahas sesuai dengan kapasitas wilayah,” terang Waterpauw.
Tujuh kepala daerah diminta memperhatikan kaum perempuan dan anak muda orang asli Papua dalam rencana (BLK) itu.
Dinas peternakan diminta memperhatikan vaksinasi pada hewan untuk mengantisipasi penyebaran virus Penyakit Mulut dan Kuku (PKM) yang bisa menular.
Wamendagri mengingatkan pentingnya pendapatan daerah dari sektor retribusi pajak. Ini pun dijawab Waterpauw dengan membentuk Tim Percepatan melibatkan sejumlah pimpinan OPD, termasuk kolaborasi bersama pemerintah kabupaten.
“Catatan yang tak kalah pentingnya adalah tentang larangan pejabat daerah yang memaksakan penggunaan APBD jika tidak tersedia atau tidak cukup. Saya harap menjadi perhatian kita semua,” kata Waterpauw.
Ke lima, percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dsn produk UMKM dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, dari pengadaan barang dan jasa.
Sementara 21 usulan Ranperdasus dan Ranperdasi diantaranya tujuh disetujui, 5 menunggu penomoran registrasi, 2 dikembalikan dan 6 menunggu surat Kemendagri.
Desentralisasi Otonomi Khusus, Papua Barat bergabung bersama Provinsi Aceh, DKI Jakarta, Jogjakarta dan Provinsi Papua. Di sini, Papua Barat berkesempatan menjejaki kerja sama berbagai bidang pembangunan ke depan.
Watepauw mengajak ASN untuk tidak terlibat dalam berbagai hal politik jelang pesta demokrasi tahun 2024.
“Boleh mencari informasi atau ikuti isu-isu terkait politik, tapi jangan terlibat,” pesannya.
Apel diikuti sekira 1.300 ASN Pemprov Papua Barat termasuk perwakilan 7 kabupaten, juga Bupati Teluk Bintuni Ir. Petrus Kasihiuw, Wabup Manokwari Edy Budoyo hingga Sekda Mansel dr. Hengky Tewu. (RED/NN)
