Inspektorat Provinsi Papua Barat Digugat 7,7 Miliar, Dalilnya Mencengangkan

MANOKWARI — Inspektorat Provinsi Papua Barat digugat Kantor Pengacara Rustam SH, CPCLE dengan dugaan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materil dan imateril terhadap PT. Duta Sarana Cipta Papua.

Salaku pemegang kuasa, Rustam kepada media ini, Selasa (8/8/2023 mengaku, gugatan itu telah terdaftar di Pengadilan Negeri Manokwari.

Gugatan itu kata Rustam, terkait dengan pengadaan jasa keamanan dan security kantor Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2017 yang dikerjakan oleh kliennya Andi Seradjiddin selaku pemilik PT. Duta Sarana Cipta Papua.

Diterangkan Rustam, terdapat dua kontrak pada paket pengadaan jasa keamanan dan security di Biro Layanan Umum Sekretariat Daerah Papua Barat tahun anggaran 2017 dimana kontrak pertama sebesar 2,9 miliar lebih dan kontrak ke dua sebesar 3,4 milar lebih.

Tahun 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Papua Barat bersama Inspektorat Papua Barat melakukan pemeriksaan dan
tidak ada temuan kelebihan bayar ataupun kerugian keuangan negara.

Namun, pada 5 Agustus 2019, Kepala Inspektorat Papua Barat yang saat itu dijabat Sugiyono mengeluarkan surat perintah tugas perihal pemeriksaan investigatif dugaan tindak pidana korupsi pada paket pengadaan yang dikerjakan kliennya itu.

“Surat tugas ini aneh dan secara hukum saya anggap cacat formil. Karena surat tugas itu ditandatangi Sugiyono SH, yang isinya memerintahkan Sugiyono SH (dirinya sendiri) sebagai penanggung jawab TIM investigatif,” ungkapnya.

Lebih lanjut kata Rustam, hasil pemeriksaan investigatif itu kemudian menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar 2,4 miliar lebih berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan pada 18 September 2019.

“Nah, pekerjaan 2017, kemudian 2018 tidak ada temuan berdasarkan pemeriksaan BPK dan Inspektorat. Bagaimana bisa di 2019, inspektorat mengeluarkan LHP yang menyatakan ada kerugian negara. Saya anggap ini mengada ngada,” bebernya.

Apalagi lanjut Rustam, pemeriksaan investigatif yang kemudian disimpulkan terdapat kerugian negara itu dilakukan Inspektorat berdasarkan pengaduan atau permintaan dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Papua Barat.

“Soal pengaduan, APH baik itu Polisi, Jaksa maupun APIP bisa langsung menangani sendiri sendiri. Nanti, jika Polisi/Jaksa temukan pelanggaran administrasi berarti dilimpahkan ke APIP (Inspektorat) begitupun sebaliknya. Nah yang dilakukan dalam perkara ini tidak demikian. Apalagi, 2018 BPK dan Inspektorat telah menyatakan tidak ada kelebihan bayar maupun kerugian negara. Kenapa bisa 2019 dilakukan investigatf dan menyatakan ada kerugian negara?,” bebernya lagi.

Akibat LHP Inspektorat yang menyatakan adanya kerugian negara itu, lanjut Rustam akhirnya pada 14 Juli 2023, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (MP TP-TGR) melakukan pemanggilan sidang putusan terhadap PT. Duta Sarana Cipta Papua.

Persidangan yang dihadiri kliennya pada 20 Juli 2023 itu, hakim MP TP-TGR menyatakan kliennya harus mengembalikan besaran kerugian negara yang dimaksud.

Berdasarkan putusan itu, kliennya lalu melakukan penyetoran untuk menutupi besaran kerugian negara yang dinyatakan dalam persidangan itu.

“Klien saya sudah tiga kali melakukan penyetoran dengan nilai total 730 juta. Ini baru materil, belum kerugian lain lain,” ungkapnya.

Rustam lalu merinci, kerugian meteril lainnya yang didapati kliennya yaitu hilang kepercayaan kliennya sebagai penyedia jasa keamanan yang mengakibatkan dibatalkannya perjanjian kerjasama di Manokwari City Mall dan PT. Medco, dengan taksiran kerugian mencapai 603 juta.

Ditambah kerugian lain lain mulai dari kredit, hingga usaha konveksi ditambah kerugian imaterial dengan total keseluruhan kerugian akibat perbuatan inspektorat Papua Barat adalah sebesar 7,7 miliar.

(DTM/NN)

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *