Jadi Ketua Asosiasi Gubernur se Tanah Papua, Waterpauw : Bedakan Kekuatan Pikiran Satu Daerah dengan Enam Daerah

Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw

MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Gubernur se Tanah Papua. Kehadiran asosiasi itu kata Waterpauw jangan dipandang sebelah mata, melainkan hal positif dari kehadiran sebuah wadah.

“Tahun lalu dipimpin Wamendagri. Tahun ini diamanatkan ke saya. Ingat, asosiasi itu penting, karena pikiran satu daerah dengan enam daerah itu berbeda dan lebih berpengaruh terhadap kebijakan negara,” tegas Pj Gubernur dalam apel pagi dan pembukaan pameran Otsus dalam rangka Rakor Fordasi Senin (25/9/2023) pagi tadi.

Dikatakan Pj Gub Waterpauw, asosiasi itu bisa diibaratkan seperti sebuah perahu yang memiliki kekuatan ekstra saat digeraki oleh enam orang.

“Satu perahu enam kekuatan beda dengan satu perahu sendiri. Jadi lihat hal positif, manfaatkan, diskusikan, dan hasilkan buahpemikiran yang baik,” terangnya.

“Dalam perahu asosiasi ini, tidak ada kepentingan kelompok yang akan dibawa, tapi kepentingan masyarakat bersama,” tambahnya.

Diketahui, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur se Tanah Papua yang di gelar di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (20/9/202) menghasilkan 7 kebijakan strategis yaitu ;

  1. Badan Hukum Asosiasi Gubernur Se-Tanah Papua segera dibentuk sebelum akhir Tahun 2023.
  2. Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua merekomendasikan peran BP3OKP dalam menjembatani, mengoordinasikan,kepentingan daerah dengan Kementerian/LembagaLembaga, memperhatikan aspirasi dari Bupati dan Walikota melalui Gubernur se-Tanah Papua.
  3. Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat untuk melaksanakan dan menyukseskan pemilu legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dengan tertib dan damai.
  4. Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat mendukung kebijakan dan Program-Program Nasional di daerah terkait percepatan penurunan kemiskinan ekstreme, penurunan stunting, pengangguran dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing.
  5. Melanjutkan Sosialisasi Kewenangan Otonomi Khusus di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Infrastruktur guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
  6. Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua sepakat untuk menyelesaikan Pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sesuai ketentuan yang berlaku.
  7. Dalam rangka penguatan Ketahanan Pangan, perlu melakukan kerjasama antar daerah untuk menetapkan dan mendistribusikan komoditi unggulan daerah masing-masing.

(DTM/NN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!