MANOKWARI – Kejaksaan Tinggi Papua Barat memastikan diri untuk hadir membeckup aparat kampung dalam pengelolaan dana desa.
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Dr. Harli Siregar SH.,M.Hum mengaku dirinya tidak menginginkan ada kepala kampung yang harus dijerat dalam persoalan hukum karena tidak paham soal pengelolaan anggaran.
“Kami harus hadir membeckup. Biarlah kami jadi pengawal supaya bapa ibu nyaman bekerja,” tegasnya saat membuka Jaksa Garda Desa berupa penyuluhan hukum di Manokwari, Selasa (17/10/2023).
Kata Harli, selain memberikan penyuluhan hukum, pintu Kejaksaan Tinggi Papua Barat terbuka lebar untuk aparat kampung.
“Jika masih ada yang tidak paham, datangi kami, pintu kami terbuka, kami akan berikan saran terbaik. Sampaikan ke saya kalau ada yang tidak respon,” tegasnya.
Menurut Harli, langkah itu untuk
memastikan pembangunan di desa betul betul berjalan dengan baik termasuk laporan penggunaan anggarannya.
Kajati lalu mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak melakukan upaya kolusi terhadap jajarannya.
“Ingat, jangan pernah kolusi dengan aparat, apalagi ke saya. Langkah ini untuk perubahan paradigma dalam konteks tata kelola pemerintahan kampung khususnya pengelolaan anggaran,” tandasnya.
(DTM/NN)
