MANOKWARI – Kejaksaan Tinggi Papua Barat meminta peran serta dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi untuk meciptakan pemerintahan kampung yang berkualitas dan bisa menghasilkan sebuah prodak.
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, Harli Siregar SH.,MH mengatakan, dari regulasi terhadap pengawasan dana desa (dandes) atau dana kampung sudah cukup kuat.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kita mengaplikasikan regulasi itu agar ada penguatan terhadap keberadaan aparat kampung,” kata Kajati, Rabu kemarin.
Menurutnya, Papua Barat memiliki dinamisasi masyarakat yang sangat baik dan anggaran pemerintahan kampung yang cukup besar.
“Nah, dari situlah sehingga perlu ada penguatan yang kita lakukan dalam bentuk pengawalan terhadap aparat kampung,” tuturnya.
Dari pengawalan itulah lanjut Harli, penggunana dana desa yang tepat sasaran dam menajerial yang baik dapat tercipta dan kemudian bisa tumbuh desa mandiri, desa pailot projek dan desa yang menghasilkan prodak pangan berkualitas.
“Pasokan pangan saat ini semakin sulit. Jadi kita harapkan pengawalan kita ini bisa menghasilkan misalnya desa menanam atau mandiri yang terus ditumbuh kembangkan sehingga manghasilkan prodak dan menjadi desa yang bisa diandalkan,” tandasnya.
(DTM/NN)