MANOKWARI – Kantor wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Papua Barat, menyerahkan 4.863 sertifikat bidang tanah kepada masyarakat, Kamis (1/12/2022).
Itu merupakan program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi tanah tahun 2022.
Target program PTSL Papua Barat untuk 3.431 bidang baru, mencapai 84 persen. Sementara, baru 38 persen dari target 5.000 bidang.
Kepala Kanwil ATR/BPN Papua Barat Freddy Kolitama mengatakan Papua Barat masuk lima besar nasional program PTSL. Ia memastikan retribusi tanah mencapai 98 persen Minggu ke dua Desember.
Redistribusi tanah sebagai program reformasi Agraria pembagian lahan yang dikuasai Negara dan ditegaskan menjadi obyek landreform bagi petani penggarap ssesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
Program PTSL dan retribusi tanah Papua Barat, mengahadapi beberapa kendala seperti kawasan hutan yang belum resmi berubah status untuk pemukiman dan sengketa batas tanah secara adat.
“Ini kendala yang sama di Papua dan Papua Barat. Kesadaran untuk menyelesaikan pajak BPHTB, tapi banyak masyarakat dalam kondisi kurang mampu,” bebernya.
Diharapkan ada alokasi anggaran untuk membantu pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Hingga kini belum ada satu pun kabupaten/kota di Papua Barat, yang memberi kemudahan pembayaran BPHTB melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di Jakarta, Presiden RI Joko Widodo memimpin penyerahan sertifikat tanah PTSL secara daring (online).
Presiden menyebut 92 Kabupaten menyiapkan anggaran pembayaran BPHTB pertama. (ELS/NN)
