MANOKWARI – Kontraktor orang asli Papua (OAP) mendapat pesan dari Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw, jelang akhir masa jabatannya.
Tugas Jenderal Purnawirawan ini sebagai penjabat gubernur berakhir, Rabu 25 Oktober 2023.
Waterpauw secara tegas minta kebiasaan memalang kantor dihilangkan, sebab hanya menambah masalah baru.
“Jangan kantor PUPR jadi sasaran karena tidak dapat proyek PL (penunjukan langsung). Harus berusaha dan bekerja, itu baru namanya pengusaha,” paparnya saat apel ASN di kantor Gubernur Papua Barat, Senin (16/10/2023).
“Ujung-ujungnya dapat proyek malah dikasih ke orang lain. Kerjanya hanya minta fee. Rubah cara-cara itu agar saudara-saudari maju, berkembang dan sukses sebagai pengusaha,” ujar dia lagi.
Ia juga mengingatkan kebiasaan kontraktor yang sudah mendapat paket pekerjaan di dinas lain, namun tetap ngotot mendapat paket di PUPR.
Waterpauw sering ditemui kontraktor OAP dengan rata-rata keluhan paket pekerjaan. Namun ia menyarankan langsung berhubungan dengan OPD terkait.
“Saya prihatin dengan hal seperti ini yang terus saja terjadi. Ujung-ujungnya palang, kekerasan. Sampai kapan kita seperti ini?,” tanyanya.
Menurut dia, kontraktor OAP bisa menyampaikan masukan dan usulan kepada penjabat gubernur yang baru. Pada intinya komitmen bersama untuk membangun Papua Barat.
PUPR diminta berperan aktif mengajak, mendorong dan mendukung potensi yang dimiliki kontraktor OAP.
“Pemberdayaan saya kira itu. Ajak mereka bicara potensi yang bisa difasilitasi pemerintah provinsi. Saya minta teman-teman dinas berperan di situ, jangan juga hanya pikir fee yah,” paparnya.
Ajakan sekaligus pesan itu disampaikan sebab paket pekerjaan penunjukan langsung seakan menjadi masalah yang dihadapi hampir setiap tahun.
(RED/NN)
