MANOKWARI – Kebiasaan pemalangan menjadi masalah bagi pengembangan investasi Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari.
Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si mengaku kebiasaan itu menjadi penghambat nomor satu untuk pengembangan investasi daerah.
Kekesalan itu terungkap saat rilis akhir tahun di Mapolda Papua Barat, Senin (3/1/2023).
“Pemalangan hanya untuk kepentingan satu dua pihak yang memaksa kehendak dan masih terjadi. Penyelesaian masalah tidak (harus) dengan pemalangan,” tegasnya.
Ia mengaku upaya pemerintah provinsi untuk menghadirkan investor sering terganjal akibat aksi palang yang terjadi, bahkan terkesan menjadi kebiasaan.
“Kalau kebiasaan seperti itu, investor siapa yang mau datang dan berinvestasi di daerah Papua Barat?. Mereka akan memilih ke daerah lain yang keamanan ya terjamin,” paparnya.
Waterpauw menilai kebiasaan palang menjadi masalah dan sangat menghambat investor. Sementara, pemerintah daerah berusaha maksimal untuk menghadirkan para investor untuk melirik berbagai potensi daerah.
Mantan Jenderal Polisi ini mengungkap berapa pentingnya kehadiran investor untuk memajukan daerah. Dan, tak ada daerah yang maju tanpa keterlibatan investor.
“Untuk meningkatkan PAD dan kemajuan daerah kita butuh investasi. Saya harap pemilik Ulayat juga mengerti dengan kebutuhan pemerintah daerah untuk berinvestasi,” harapnya.
Ia tak menampik dan bahkan mengakui jika Papua dan Papua Barat masih bergantung ke pusat untuk mendongkrak PAD. Juga masih berharap kepada daerah lain dengan lebel otonomi khusus menjadikan Papua-Papua Barat sebagai anak emas.
“Masih membuka tangan untuk meminta bantuan, minta kebijakan dan lain sebaginya. Ini masalah karena PAD kita kecil, minim investasi karena ya itu tadi, pemalangan terus,” ujar Waterpauw.
Ia juga berharap bantuan media untuk mensosialisasikan betapa berpengaruhnya sebuah kejadian pemalangan yang membuat calon investor berpikir dua kali untuk ke Papua Barat.
(RED/NN)
