Kembali Sakit, Jaksa Batal Tahan Tersangka Korupsi Hibah Pemuda Katolik

Tersangka YMF saat hendak di bawa le RSAL untuk menjalani perawatan.

MANOKWARI – Jaksa penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Selasa (5/9/2023) malam tadi, batal melakukan penahanan terhadap eks Ketua Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Papua Barat berinisial YMF dalam kasus korupsi penyalahgunaan dana hibah kongres pemuda katolik tahun 2021 senilai Rp 3 Milar.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Harli Siregar SH.,M.Hum menyebut, kondisi kesehatan tersangka kembali terganggu sehingga penyidiknya tidak melakukan penahanan. Selain itu, dokter RSAL berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, juga merekomendasikan untuk tersangka tidak ditahan dengan alasan kesehatan.

“Pemeriksaan dari jam 18.00 – 21.30 WIT. Karena sakit lambung dan hipertensi jadi kita batal melakukan penahanan. Ada rekomendaai dokter juga berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan,” ungkapnya.

Pantauan media ini, sekira pukul 22.29 WIT malam tadi, tersangka di dampingi kuasa hukumnya keluar dari ruang penyidik Kejati untuk dibawa ke RSAL. Tersangka sebelumnya sempat diberikan pengobatan namun lambung dan hipertensinya tak kunjung redah.

Diketahui, YMF pada Rabu (16/8/2023) ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi hibah pemuda katolik. Namun, sebelum di lakukan penahanan, kesehatan YMF terganggu sehingga dibawa ke rumah sakit.

Kajati Papua Barat, dalam pemberitaan sebelumnya menerangkan, dalam Kongres Nasional Pemuda Katolik XVII di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Desember 2018, memutuskan Kongres Nasional Pemuda Katolik XVIII Tahun 2021 akan diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat.

Mengetahui itu, tersangka selaku Ketua pengurus Pemuda Katolik Komda Papua Barat meminta sekretaris pengurus, MFK untuk membuat proposal pengajuan dana pelaksanaan Kongres Nasional Pemuda Katolik XVIII Tahun 2021 yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Belakangan, tersangka menilai proposal yang dibuat MFK tidak layak sehingga meminta wakil ketua didang kepemudaan dan politik berinisial NDS untuk membuatkan proposal baru.

NDS kemudian membuat proposal yang didalamnya berisi Rencana Kerja dan Anggaran Kongres Nasional Pemuda Katolik Republik Indonesia Tahun 2021 dengan nilai Rp7.091.850.000,00.

Atas inisatif tersangka dan tanpa dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan Pengurus lainnya, tersangka lalu merubah proposal yang dibuat NDS menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Pengurus Pemuda Katolik Komisariat Daerah Papua Barat Tahun 2020 dengan nilai Rp.7.000.000.000,00.

Kemudian, propasal yang sudah dirubah peruntukannya itu, oleh tersangka diajukan ke Kantor Gubernur Papua Barat melalui Bagian Umum.

Disatu sisi, pengurus Pusat Pemuda Katolik telah beberapa kali meminta kesiapan Pengurus Pemuda Katolik Komda Papua Barat sebagai tuan rumah pelaksanaan Kongres Nasional Pemuda Katolik XVIII Tahun 2021, tetapi Pengurus Komda Papua Barat bersifat pasif. Akhirnya, pengurus pusat memutuskan memindahkan lokasi kongres ke Semarang,Jawa Tengah.

Meskipun tersangka sudah mengetahui lokasi kongres dipindahkan ke Malang, Jawa Timur, namun tersangka tidak menginformasikan keputusan pemindahan lokasi itu kepada Pemerintah Papua Barat. Tersangka tetap menjalani proses persetujuan proposal yang pada akhirnya dana bantuan hibah Kongres XVIII Tahun 2021 disetujui dan ditransfer ke rekening pengurus sebesar 3 Miliar.

“Dari cairnya uang hibah itu, tersangka ternyata tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Bahkan, tersangka membuat laporan pertanggung jawaban fiktf, menaikan harga satuan dari harga yang sebenarnya pada dan dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban dan berakibat pada meruginya negara senilai Rp 3 Miliar,” tandasnya.

(RED/NN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *