MANOKWARI – Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Provinsi Papua Barat mencapai 85 persen dengan 218.299 keluarga dari target 282.879. BPS Papua Barat membeberkan sejumlah kendala petugas saat pendataan.
Ketua Tim Pendataan Regsosek BPS Papua Barat Ika Rusinta mencontohkan petugas kesulitan mendata warga 5 distrik di Kabupaten Maybrat akibat ulah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Kelima distrik itu adalah Aifat Timur Jauh, Aifat Timur Tengah, Aifat Timur Selatan dan Aifat Selatan.
“Petugas kesulitan karena kondisi keamanan. Solusinya mencari data dari para kepala kampung, karena banyak warga yang pindah sementara karena tak aman,” bebernya saat Talk Show Regsosek Provinsi Papua Barat, Senin (14/11/2022) di Manokwari.
Capaian Regsosek Kabupaten Maybrat tercatat 78 persen, termasuk data warga 5 distrik yang disebutkan di atas.
Kendala lainnya karena bertepatan dengan panen Pala di Kabupaten Fakfak. Petugas tak menemui warga yang menyeberangi pulau untuk panen.
“Petugas datang, tidak ada orang di rumah karena satu keluarga semua pergi untuk panen di pulau. Tapi besoknya petugas mendatangi rumah itu lagi,” akunya.
Ika menyebut penolakan sejumlah kampung di Manokwari, karena kurangnya sosialisasi akibat waktu penetapan dan pelaksanaan yang sangat mepet.
Presiden Joko Widodo menetapkan program Regsosek Agustus 2022. Hanya persiapan dua bulan, program itu berjalan dengan target pendataan seluruh keluarga selama satu bulan, 15 Oktober hingga 14 Desember 2022.
“Tercatat sekira 300 petugas Regsosek di Manokwari. Memang ada penolakan beberapa kampung tapi akhirnya berjalan setelah pendekatan langsung Kepala BPS Manokwari,” kata Ira lagi.
Bupati Manokwari Hermus Indou, SIP., MM menegaskan akan mengecek kampung mana yang menolak petugas Regsosek. Jika benar, sangsi tegas berupa penahanan dana kampung bisa dilakukan.
“Pendataan ini penting agar pemerintah Manokwari, mengetahui sejauh mana tingkat kemajuan atau bahkan penghasilan masyarakat. Kalau menolak sama artinya melawan karena ini program nasional,” tegasnya.
Perencana Ahli Madya Program Kemiskinan Kementerian Bappenas Widaryatmo berharap data Regsosek akurat sehingga pemerintah pusat dan daerah mengetahui potret detail kesejahteraan masyarakat. (RED/NN)
