MANOKWARI – Kepala Suku Sejarah Wasirawi Kabupaten Manokwari Serphus Mosyoi, menyoroti kinerja Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Biro Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Barat.
Pokja ULP dituding mengabaikan rekomendasi perusahaan masyarakat adat untuk proyek jalan Wariori-Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari.
“Kami rekomendasikan perusahaan untuk proyek jalan, justru perusahaan lain yang ditunjuk pokja,” ujarnya saat protes di Biro Pengadaan dan Jasa, Senin (28/7/2023).
Dewan Adat Wasirawi merekomendasikan CV. Sari Mustika untuk pembangunan jalan yang dimaksud. Perusahaan itu sendiri merupakan bagian dari Dewan Adat, karena mengakomodir pengusaha orang asli Papua.
“Kami ingin perusahaan itu yang kerjakan jalan, agar kami semua bisa terlibat di dalamnya,” terangnya lagi.
Ketua Pemuda Adat Papua Wilayah III Doberai Septinus Meidodga, mempertanyakan alasan penunjukan perusahaan lain.
Ia mengaku tak main-main dengan rekomendasi yang disampaikan karena bisa berimbas terhadap proyek tersebut.
“Kami sudah komitmen akan hentikan pekerjaan itu, jika rekomendasi perusahaan kami diabaikan,” tegasnya.
Septinus menilai perusahaan yang direkomendasikan laik untuk mengerjakan proyek jalan, sebab selain memiliki alat, perusahaan tersebut juga selama ini beroperasi di Papua Barat.
Masyarakat adat Wasirawi, meminta penjabat gubernur Papua Barat Komjen Pol (purn) Paulus Waterpauw, mengevaluasi Pokja ULP atas dugaan permainan proyek sejumlah oknum.
“Kami sudah bertemu gubernur dan menyampaikan hal ini. Jangan sampai ulah kepentingan satu-dua oknum akhirnya merusak nama Gubernur Papua Barat,” ketusnya.
Informasi lain menyebut proyek pembongkaran dan pembangunan kembali Jalan 3 kilometer Wariori-Wasirawi menelan anggaran Rp.9,5 miliar.
(RLS/NN)
