MANOKWARI – Provinsi Papua Barat dihadapkan dengan tantangan bagaimana mengangkat kesetaraan gender kaum perempuan dari beragam akses yang masih terbatas.
Sebut saja kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), layanan kesehatan, pendidikan dan beberapa kesenjangan sosial lainnya
Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si mengatakan berbagai macam kesenjangan kaum perempuan layak mendapat perhatian yang lebih.
Contohnya perempuan yang menjadi ASN di Papua Barat hanya 17.553 dari keseluruhan 39.068 ASN, dalam artian jumlah itu masih didominasi oleh kaum pria.
Sama halnya dengan keterwakilan perempuan di DPR, di mana dari 55 kursi hanya 8 perempuan yang tercatat sebagai anggota dewan atau sekira 14 persen. Soal kesehatan, tercatat pula tingkat kematian perempuan antara 300-500 orang per 100 ribu penduduk atau sekitar 35 persen.
“Papua Barat punya banyak potensi, SDA sebagai modal alam natural capital dan budaya untuk membangun kesejahteraan. Tetapi ada tantangan besar yang harus ditingkatkan salah satunya SDM termasuk kaum perempuan,” ujarnya saat opening ceremony Side Event W20 di Aston Niu Hotel Manokwari, Rabu (8/6).
Jika data perempuan dan disabilitas masih terbatas, ajang W20 sebagai momen tepat untuk mendudukan kembali akar masalah yang menghambat perkembangan kaum perempuan. Tak hanya di Papua tetapi juga secara nasional dan global.
Waterpauw juga menyebut W20 menjadi informasi kemajuan pembangunan di Papua Barat khususnya perempuan asli Papua. Dengan demikian pemerintah berupaya memaksimalkan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
“Memang kami belum sepenuhnya menjawab aspek sosial ekonomi kaum perempuan, tetapi sudah ada beberapa kemajuan. Untuk perempuan desa dan kaum wanita berkebutuhan khusus, tidak ada kata terlambat, kami bertekad terus maju,” singkatnya. (RLS/ELS)
.
.
