MANOKWARI – Ketua Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat (MRPB) Maxsi Nelson Ahoren menilai perombakan jabatan eselon II, III dan IV Pemprov Papua Barat, sesuai arahan pemerintah pusat. Rotasi dan mutasi jabatan sekaligus penyegaran kinerja aparatur sipil negara.
“Itu normatif dalam berbagai lembaga dan kementerian. Jangan mengangap negatif,” ujar Maxsi, Selasa (14/3/2023) di Manokwari
Perombakan jabatan melalui berbagai proses seperti uji kompetensi, evaluasi kinerja dan sebagainya.
“Evaluasi dan uji kompetensi dinilai tim Komisi Aparatur Sipil Negara. Pelaksana tugas mengganti pejabat yang purna tugas,” terangnya.
Perombakan itu menjadi harapan tersendiri seiring dengan pergeseran sejumlah ASN ke DOB Papua Barat Daya. Maxsi menilai seleksi jabatan harus melirik potensi ASN terbaik di 7 kabupaten.
“DPR dan MRP mendukung Gubernur. Anak Papua yang sudah mentok IVD, didorong ke Kementerian dan Dirjen,” harapnya.
Kata Maxsi, itu memberi peluang bagi pejabat eselon IV, III, II untuk mengisi jabatan dan tidak tertahan berlama-lama di satu OPD.
Soal aspirasi yang disampaikan sekelompok orang di kantor Gubernur Papua Barat, Senin 13 Maret 2023 dinilai biasa dalam pemerintahan.
“Saya pikir aspirasi itu sah-sah saja. Asalkan jangan lakukan hal negatif yang menghambat pembangunan,” paparnya.
Ia mengajak semua pihak mendukung kebijakan Pj Gubernur Papua Barat, dengan memberi masukan dan saran dalam penyegaran kinerja ASN Provinsi Papua Barat.
(ELS/NN)