MANOKWARI – Ketua DPD Gerindra Papua Barat Mohamad Lakotani mengungkap beberapa hal yang dinilai ganjal dari aksi pemalangan kantor DPD Gerindra Papua Barat.
Pertama, pemalangan kantor DPD Gerindra di Manokwari, Rabu (24/8), diduga kuat ikut dilakukan oleh orang yang bukan kader partai. Ke dua, aksi itu mengatasnamakan kader DPC se-Papua Barat, yang justru menjadi pertanyaan baginya.
“Bagi saya itu hal yang wajar dalam berdemokrasi. Tetapi, ada orang tertentu yang menggerakkan manuver ini. Ada beberapa yang mungkin di luar struktur pengurus, tapi ikut aksi itu,” sebutnya.
“Saya hargai itu, tetapi kalau mengatasnamakan DPC se-Papua Barat, saya kira tidak seperti itu,” bebernya lagi.
Ia menegaskan partai Gerindra adalah partai komando yang segala sesuatunya diputuskan DPP (pusat). Tak ada tradisi Konferda atau Musda, namun DPP memeilih atau menunjuk orang yang kompeten dan memiliki kapabilitas sebagai pemimpin.
Lakotani Justru mengaku sedang fokus untuk persiapan pelantikan pengurus DPD dan DPC, diagendakan 3 September 2022 di Sorong. Untuk itu susunan pengurus termasuk konsolidasi dilakukan ke seluruh DPC, termasuk penerbitan SK Juni 2022.
“Kita baru selesai Rapimnas, setelah itu persiapan pelantikan di Sorong yang kemungkinan besar dihadiri Sekjen Gerindra. Waktu pelantikan tentatif, bisa dipercepat, bisa juga mundur dari jadwal,” jelasnya.
Secara berbeda Ketua DPC Gerindra kabupaten Pegunungan Arfak Daud Indouw, menyebut pemalangan kantor DPD Gerindra Papua Barat disetujui 10 DPC.
“Alasannya elektabilitas partai menurun, beberapa kursi di DPR kabupaten dan kota serta provinsi juga hilang. Kita mau Gerindra menjadi partai pemenang di Pemilu 2024,” cetusnya.
“Kami mendesak DPP segera mengganti ketua DPD Gerindra Papua Barat, siapa pun nanti yang ditunjuk DPP, akan kami dukung,” singkatnya
Hal yang sama dikatakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sorong Selatan Yonatan Salambauw. Ia meminta peninjauan kembali SK pelantikan pengurus DPD dan DPC se-Papua Barat, yang direncanakan dalam waktu dekat. (RED/NN)