Aksi Menolak Otsus Jilid II di Manokwari, Aman di Awal, Memanas di Akhir



Aksi penolakan Otsus Jilid II di Manokwari, Papua Barat, Rabu (30/9/2020). (red/nn)

MANOKWARI, Nokennews.com – Penolakan Otonomi Khusus Jilid II digaungkan puluhan warga Papua di Manokwari, Papua Barat, Rabu (30/9/2020) siang.

Mereka menolak tegas rencana pemerintah Pusat memperpanjang Otsus bagi Papua dan Papua Barat, sejak tahun 2001 dan berakhir Tahun 2021.

Aksi yang dimotori West Papua National Authority (WPNA) di lorong masuk Kompleks Fanindi Pantai, Manokwari Barat, awalnya berjalan aman. Silih berganti orasi disampaikan di hadapan aparat keamanan.

Belakangan sempat memanas saat mereka membubarkan diri. Sejumlah lemparan botol air mineral dan batu karena aparat ikut bergerak  mengawal ke titik kumpul awal di Kompleks Fanindi Pantai.

Mereka juga kecewa dengan sikap aparat yang melarang long march menuju kantor MRPB untuk menyampaikan aspirasi.

Beruntung situasi mereda usai aparat memilih mundur perlahan dari lokasi. Massa pun kemudian beranjak meninggalkan lokasi.

Sebelumnya, Gubernur WPNA, markus Yenu mengatakan penolakan Otsus Jilid II datang dari berbagai penilaian atas kegagalan Otsus selama 20 tahun di Tanah Papua.

“Otsus gagal itu benar. Diplomat RI yang mengatakan masyarakat Papua sejahtera dan tidak ada pelanggaran HAM dalam sidang PBB, itu pembohongan besar,” tegasnya.

Aksi WPNA di Manokwari, Papua Barat.

Menurutnya, aksi hari ini merupakan bagian untuk menunjukan kepada dunia bahwa terdapat banyak masalah di Papua yang belum diselesaikan.

“Persoalan Papua sudah sampai di forum internasional, sidang umum PBB. Jangan alergi dengan Papua Merdeka,” pesannya.

Markus juga mendesak aparat keamanan untuk segera menangkap pejabat daerah yang terbukti menggunakan dana Otsus untuk kepentingan pribadi atau golongan.

Ia mengaku keinginan besar rakyat Papua unyuk menolak Otsus sangat mendasar. Apalagi, banyak hak kesulungan orang asli Papua, yang belum terpenuhi dan seakan diabaikan pemerintah pusat.

Wilson Wader, Komite Aksi ULMWP Wilayah III Doberay mengungkap banyak fakta masa lalu yang memicu keinginan rakyat Papua untuk bersuara. Salah satunya perjanjian New York atau New York Aggrement 1962, yang tidak mengakomodir hak politik orang asli Papua.

Mereka juga mengecam berbagai kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua, yang hingga kini belum tuntas. Termasuk konflik di kabupaten Nduga, Papua.

Kapolres Manokwari, AKBP Dadang Kurniawan mengatakan alasan tidak diijinkan long march karena situasi pandemi COVID-19.

“Kami ijinkan orasi, tetapi waktunya dibatasi. Saat pandemi, orang dilarang berkumpul dalam jumlah banyak,” paparnya.

Soal situasi yang sempat memanas akibat lemparan, kapolres menilai hanya dilakukan segelintir orang yang dimaklumi tetapi pada akhirnya bisa diatasi. (red/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan