Minta Mendagri Abaikan Masa Purna Tugas Paulus Waterpauw, Ketua DPRPB : Perpanjang KK Besar Hingga Mei 2024

Ketua DPR PB, Orgenes Wonggor saat mendampingi Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw salam sebuah agenda pemerintahan belum lama ini di Kabupaten Pegaf.

MANOKWARI – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat, mengaku belum menerima pemberitahuan apapun dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) jelang masa purna tugas Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw.

“Kita belum tahu, apakah beliau (Penjabat Gubernur) akan diberhentikan dengan hormat saat pensiun di Oktober mendatang atau tetap menjalankan tugas hingga 12 Mei 2024 nanti. Karena belum ada pemberitahuan maupun surat resmi,” ujar Ketua DPRPB, Orgenes Wonggor, Rabu (20/9/2023).

Meski begitu, DPR PB kata Wonggor justru menginginkan Mendagri untuk mengabaikan masa purna tugas dan kemudian memperpanjang masa jabatan Pj Gubernur Waterpauw hingga Mei 2024.

“Kami milihat kinerja KK besar yang sangat baik sekama bertugas. Beliau merespon masalah dengan cepat, bertemu masyarakat, bahkan serius menangani stunting dan kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Wonggor juga menyebut sejumlah Perdasi dan Perdasus yang disahkan selama dua tahun terakhir ini adalah berkat kinerja beliau.

“Kamtibmas Papua Barat juga terkendali dengan baik. Kami harap hal ini juga menjadi pertimbangan pemerintah pusat,” tandasnya.

Diketahui, Komjen Pol (purn) Drs Paulus Waterpauw M.Si pada 25 Oktober 2023 tepat berusia 58 tahun dimana sesuai peraturan pemerintah, umur tersebut adalah masa purna tugas sebagai pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.

(RED/NN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *