MANOKWARI – Hari Parlemen Nasional diperingati tanggal 16 Oktober, bertepatan tahun ke empat DPR Papua Barat, yang dilantik 2 Oktober 2019.
“Tahun ini masuk periodesasi empat. Tapi sebelumnya terjadi guncangan dahsyat dengan kantor DPR Papua Barat terbakar saat aksi massa 19 Agustus 2019,” kisah Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Senin (16/10/2023).
Peristiwa itu sangat mengganggu kinerja DPR Papua Barat, karena harus berpindah di tempat yang kurang representatif.
“Kantor dibakar, kami dilantik Oktober dan harus menyewa tempat. Harapannya setelah itu kami bekerja maksimal tapi ada juga masalah yang datang, yakni Covid-19,” ujarnya.
Meski demikian, DPR Papua Barat mampu melewati ujian itu dengan mengesahkan puluhan peraturan daerah. Semangat itu pula menghasilkan revisi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.
Wonggor tak menampik jika saat itu banyak penolakan namun akhirnya tugas kedewanan selesai dengan lahirnya Undang Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021.
Revisi UU Otsus, lanjut dia melahirkan semangat baru yang mendorong dinamika pemerintahan dan politik di atas Tanah Papua. Salah satunya pencabutan status moratorium pemekaran daerah, khusus Papua dan Papua Barat.
“Kami dan pemerintah daerah perjuangkan pemekaran provinsi Papua Barat Daya. Tanggal 8 Desember ditetapkan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2022 dan justru menguji keikhlasan kami,” bebernya.
Pemekaran provinsi baru mengakibatkan pergeseran anggaran dari provinsi induk, begitu juga dengan DPR. Dan, Wonggor pun menyebutnya sebagai sebuah persoalan.
Meski demikian ia mengaku tantangan lain di masa kepemimpinannya adalah masalah hukum yang menyeret wibawa lembaga. Namun pada akhirnya DPR tetap menghasilkan kebijakan pro rakyat.
“Saya harap kita punya kantor representatif tahun 2024 nanti. Masukan masyarakat juga membantu kerja DPR. Semoga kita tetap kompak, Tuhan tetap menyertai kita,” pungkasnya.
(RLS/NN)
