JAKARTA – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mengusulkan penjabat Gubernur Papua Barat nanti berasal dari wilayah adat Doberai atau Bomberay. Usulan ini pun diserahkan ke Presiden Jokowi.
Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren mengatakan usulan itu meneruskan aspirasi masyarakat Papua Barat agar karateker nanti berasal dari wilayah kultur Doberai dan Bomberai. Hal yang sama juga diusulkan untuk karateker bupati dan wali kota nanti.
“Ada usulan perpanjangan masa jabatan gubernur, jika tidak pemerintah pusat bisa mempertimbangkan anak asli Papua Barat yang memenuhi kriteria jenjang karir dan syarat lain,” ujarnya melalui rilis tertulis, Jumat (22/4).
Maxsi mengaku MRPB juga mengusulkan empat calon karateker Gubernur Papua Barat sesuai usulan masyarakat adat, berlandaskan amanat UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua UU Otsus Nomor 21 tahun 2001.
Pemerintah pusat diminta mendengarkan masukan MRPB, DPR Papua Barat dan Fraksi Otsus sebelum menempatkan penjabat karateker. Kata Maxsi, demi meminimalisir potensi konflik.
Semua pihak diminta saling menghargai dan mendukung usulan calon karateker gubernur dari wilayah adat Doberai dan Bomberay. Pada intinya penjabat karateker dari dua wilayah adat itu sangat memahami karateristik masyarakat.
“Siapa pun nanti yang ditunjuk, apakah Doberai atau Bomberay, wajib dihormati semua pihak. Kami mengusulkan tetapi kewenangannya di pemerintah pusat,” singkatnya. (RLS/NN)
