MANOKWARI – Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema mengingatkan prajuritnya tidak terlibat politik praktis jelang Pemilu serentak 2024. Ini disampaikan saat apel Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer di Makodam Kasuari, Rabu (8/3/2023).
“Seluruh prajurit netral. Politik identitas muncul di saat-saat seperti ini. Jangan mudah bahkan terseret dalam polarisasi politik,” pesannya.
Polisi Militer dituntut mewaspadai keterlibatan prajurit yang tidak selaras dengan netralitas TNI, terutama menggunakan fasilitas kesatuan. Selain itu mengontrol media sosial yang berdampak pada penyebaran isu yang melibatkan prajurit.
“Pegunaan media sosial yang salah berpotensi menimbulkan dampak negatif dari beredarnya informasi hoaks, yang belum jelas keberadaannya,” bebernya.
Dari pengalaman Pemilu sebelumnya, kadang ditemukan banyak praktik tidak sehat yang dimainkan oknum tidak bertanggungjawab di media sosial, seperti isu SARA, doktrin radikal dan ujaran kebencian hingga black champaign (kampanye gelap).
Polisi militer dituntut beradaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi untuk mencegah kejahatan informasi dan transaksi elektronik (ITE), terutama yang berpotensi memunculkan citra negatif TNI.
Ia tak lupa mengingatkan polisi militer menjadi contoh untuk ketaatan hukum dan menjadi model disiplin bagi prajurit lain. Menguasai tugas dan wewenang serta tanggungjawab dan prosedur operasi.
“Menjaga nama baik TNI, perkuat sinergitas dan soliditas bersama aparat penegak hukum lainnya,” singkatnya.
(ELS/NN)
