7 Kabupaten di Papua Barat Belum Penuhi Standar Sanitasi dan Air Bersih



Foto : Lokarya Presentasi Dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten/kota (SSK) di Manokwari.

MANOKWARI, Nokennews.com – Strategi Sanitasi Kabupaten/kota (SSK) tujuh kabupaten di Papua Barat, belum memenuhi stadar sesuai petunjuk Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Badan Peencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas).

Ketujuh daerah adalah Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Kaimana, Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrauw dan Maybrat. Sementara yang sudah rampung adalah Kabupaten Sorong, Kota Sorong Pengunungan Arfak, Teluk Wondama  Fakfak dan Manokkwari Selatan.

“Pemerintah kabupaten/kota yang belum memenuhi standar harus memperhatikan, karena berpeluang mendapat dana DAT Sanitasi dan air bersih serta dana lainnya,” ujar Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan saat Lokarya presentasi Dokumen Strategis Sanitasi (SSK) di Manokwari, Kamis (12/12/2019).

Ia meminta dokumen SSK direvisi agar masuk dalam APBN Tahun 2020, dengan harapan SKK Tahun 2021 mencapai target 100 persen. Ini merupakan instruksi pemerintah pusat sebagai acuan agar tidak asal membangun di daerah.

Seluruh OPD Pemprov Papua Barat diminta memperhatikan masalah sanitasi dan air bersih yang bukan saja menjadi tugas Bappeda. Ini juga menjadi tugas Dinas Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup serta Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman.

Sesuai data Kemendiknas Tahun 2017, Indeks sanitasi sekolah di Papua Barat berada pada presentase 32,54 Persen, jauh di bawah indeks Nasional 53,75 Persen.

Sedangkan hanya 17,29 Persen Jamban layak pakai, 39, 23 Persen memiliki akses air bersih dan sekitar, 41,1 Persen menerapkan kebiasaan pakai sabun secara rutin.

Dari data Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2017,  buruknya perilaku hidup bersih dan sehat menyebabkan tingginya angka kematian bayi dengan 43/1.000 kelahiran hidup. Hal ini ditengarai tinggginya kebiasaan buang air besar dan rendahnya kebiasaan mencuci tangan dengan sabun secara rutin.

“Tingginya angka privalensi stunting (kelahiran stunting/kerdil) di Papua Barat juga cukup kronis, karena hanya berkisar 33,3 persen. Dengan demikian Kementerian Kesehatan memutuskan intervensi penurunan stunting dilakukan secara masif di Papua Barat. (ajm/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan