Banyak Aset Pemerintah Daerah Dikuasai Mantan Pejabat



Pemasangan plang aset pemerintah daerah di Kabupaten Raja Ampat, Senin (8/3/2021). (Istimewa)

MANOKWARI, NokenNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak aset pemerintah daerah di provinsi Papua Barat, masih dikuasai mantan pejabat dan keluarga.

Ini terungkap sesuai Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan kunjungan lapangan tim Koordinasi Supervisi (Korsup) Direktorat Wilayah V KPK di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat.

Ketua Satgas Korsup Pencegahan Direktorat Wilayah V KPK, Dian Patria mengungkap penguasaan aset berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Dicontohkan sejumlah resort, hotel dan rumah dinas yang dibangun dengan APBD di atas tanah pemerintah, dengan modus kontrak/sewa pihak ketiga dengan mantan bupati.

Kongkritnya, Resort Waiwo di Waisai Raja Ampat, masih dikuasai mantan kepala dinas. Sama halnya dengan kompleks perumahan 10 yang dikuasai mantan pejabat bersama keluarga.

“Kami juga temukan rumah dinas wakil bupati dikuasai sekretaris salah satu OPD. Akhirnya Wabup Raja Ampat tempati rumah untuk pejabat eselon, padahal baru dilantik,” sebut Dian, Selasa (8/3/2021).

Masih dari Raja Ampat, juga ditemukan aset bergerak dua unit kendaraan dan 1 speedboat dikuasai oknum mantan Ketua DPRD.

KPK juga menemukan hal yang sama di Kabupaten dan Kota Sorong serta Sorong Selatan. Pemerintah daerah diminta mengambil langkah tegas, memasang papan plang di lokasi dan menempuh jalur hukum.

Pemerintah daerah juga disarankan segera melaporkan penggelapan aset bergerak kepada aparat penegak hukum setempat.

Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli, mendukung penuh dengan menyiapkan surat pernyataan berisi pengembalian aset usai akhir jabatan. Jika tidak akan diproses secara hukum.

Langkah ini diharapkan juga dilakukan pimpinan daerah lain di Papua Barat. Mengingat kerugian negara kian besar jika penguasaan aset dibiarkan, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 saat ini.

“Kami harap keluarga yang turut menikmati aset selama ini, ikut memberikan pemahaman. Karena memanfaatkan aset pemerintah yang bukan haknya, berdampak pada tindakan koruptif,” singkat Dian lewat rilis tertulis. (rls/nn)

Author

Redaksi Noken News

Advertisement

shadow

Tinggalkan Balasan