Baru 31,50 Persen Serapan Anggaran COVID-19, Kejati Pabar : Masih Rendah



Foto : Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Yusuf SH, MH. Serapan anggaran COVID-19 Papua Barat, masih minim.

MANOKWARI, Nokennews.com – Kajaksaan Tinggi Papua Barat, memaparkan realokasi dan refokusing Anggaran COVID-19 sejumlah kabupaten/kota di Papua Barat.

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Yusuf SH, MH, mengungkap serapan anggaran cukup rendah, sementara beberapa kabupaten/kota di Papua Barat, masih Zona Merah.

“Serapan anggaran COVID-19 Papua Barat, baru 31,54 persen dari total anggaran per kabupaten/ Kota Rp.947,834,068,33 miliar,” beber Kejati Papua Barat, melalui wakilnya Leo Eben Ezer Simanjuntak, SH, MH, Kamis (16/7/2020).

Dari total Dana Realokasi Anggaran COVID-19 Provinsi Papua Barat, Rp.216 miliar, baru terserap Rp.35.851, 393,101 miliar atau 17 persen. Diantaranya untuk kebutuhan program penanganan Kesehatan Rp.10 miliar, penanganan pengaman sosial Rp.13.570.240,506 miliar dan perlengkapan sekretariat Rp.12.281.152, 695 miliar.

Rincian alokasi anggaran kabupaten/kota

Alokasi anggaran penanganan COVID-19 Kabupaten Manokwari, Rp.92 miliar, yang terserap Rp.16.052.407, 682 miliar atau 17,35 persen. Peruntukannya, Rp.8.519.992,500 miliar penanganan kesehatan, Rp.1.307.637,000 miliar untuk pencegahan kesehatan dan Bansos Rp.6.124.878,182 miliar.

Kabupaten Manokwari Selatan sekitar Rp.27 miliar, baru terealisasi Rp.13.772.102,700 atau 50,59 persen.

Kabupaten Pegunungan Arfak, Rp.20 miliar, baru terealisasi Rp.7.097.662,636 atau 35,48 persen dan Kabupaten Teluk Wondama, sekitar Rp.37 miliar, baru terserap Rp.24.116.136,500 atau 64,42 persen.

Untuk Sorong Raya, alokasi anggaran penanganan COVID-19 Kota Sorong, Rp.43 miliar, baru terserap Rp.19.058.639.680 atau 8,21 persen. Kabupaten Sorong, Rp.26 miliar, baru terserap Rp.2.634.583.162 atau 10 persen.

Kabupaten Sorong Selatan, sekitar Rp.31 miliar, baru terserap Rp.12.050.000.000 atau 59,71 persen. Kabupaten Raja Ampat, sekitar Rp.107 miliar, terserap Rp.31.069.170.350 miliar atau 33,35 persen.

Kabupaten Tambrauw teralokasi Rp.32 miliar, baru terealisasi Rp.30.135.576.045 atau 91,84 persen. Dan, Kabupaten Maybrat, Rp.43 miliar, baru terserap Rp.1.120.000.000 atau 4,81 persen.

Kabupaten Teluk Bintuni sekitar Rp.88 miliar, baru terserap Rp.17.975.598.272 miliar atau 20,37 persen dan Kabupaten Kaimana, Rp.115 miliar, terserap Rp.14.369.182.524 atau 16,52 persen.

Terakhir, Kabupaten Fakfak sekitar Rp.66 miliar namun belum terealisasi karena sedang menunggu proses persetujuan dari kementerian.

Dalam langkah pengawasan anggaran penanganan COVID-19 Papua Barat ini, Kejati Papua Barat, juga berkoordinasi dengan LKPP, BPKP serta APIP.

“Kita berkoordinasi dengan Gubernur Papua Barat, mendorong pemerintah daerah dan Gugus Tugas Provinsi, percepat refokusing dan realokasi sesuai jangka waktu berdasarkan putusan Mendagri dan Menteri Keuangan,” singkatnya. (ajm/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan