Bendahara dan Kepala OPD Dilarang Ke Luar Daerah, Ada Apa ?



Foto: Apel ANS di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai.

MANOKWARI, Nokennews.com – Kepala Organisasi Perangkat Daerah bersama bendahara untuk sementara dilarang ke luar daerah awal Desember 2019.

Hal ini dimaksud agar pemeriksaan anggaran atau audit keuangan awal yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat, berjalan lancar.

“Audit awal yang dilakukan BPK segera berlangsung. Makanya pejabat atau pimpinan OPD dan bendahara harus berada di tempat,” jelas Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan saat apel pagi di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (2/12/2019).

Semua bendahara di lingkup Pemprov Papua Barat, diminta segera menyiapkan berkas dan semua data terkait anggaran yang menjadi acuan pemeriksaan.

“Ketika petugas pemeriksaan meminta berkas atau data, serahkan agar pemeriksaan berjalan lancar,” kata Nataniel.

Menurutnya berkas penggunaan anggaran yang diminta adalah sejak Januari hingga Desember 2019. Selain berkas, bukti kegiatan juga harus disiapkan.

Ia juga menyebut semua kegiatan berakhir di minggu pertama Bulan Desember. Seperti contoh, rapat kerja Tahun 2020 akan dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) segera digelar minggu ini.

“Saya ingatkan kembali, untuk pemeriksaan BPK nanti tidak hanya kepala OPD dan bendahara, semua pegawai wajib merapihkan administrasi,” pesannya lagi.

Jika ada temuan dalam pemeriksaan, Nataniel berharap ada penyelesaian dan jalan ke luar yang baik.

Pemprov Papua Barat sejauh ini telah lima kali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Diharapkan hasil audit BPK nanti tidak mengecewakan dan menjadi acuan untuk mempertahankan opini WTP yang sebelumnya. (***)

Author

Redaksi Noken News

Advertisement

shadow

Tinggalkan Balasan