BPJS, KPU, Bawaslu dan BPS Teken MoU Perlindungan JKK – JK



Foto : Penandatanganan MoU antara Ketua Bawaslu kabupaten Raja Ampat dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan provinsi Papua Barat, Senin (24/2/2020).

WAISAI, Nokennews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menggandeng Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Raja Ampat, menyepakati Memorandum of Understanding (MoU), Senin (24/2/2020).

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini bertujuan menyelenggarakan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan provinsi Papua Barat, Mintje Wattu mengatakan kerja sama ini sebagai upaya bersama dan memanfaatkan kewenangan serta mensinergikan fungsi dalam kegiatan bersama.

“Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian kepada para petugas mitra kerja yang mempercayakan kami sebagai penyedia jaminan resmi langsung di bawah Presiden RI,” ujar Mintje.

MoU ini sebagai langkah preventif atas peristiwa Pemilu sebelumnya, yang memakan korban jiwa petugas penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu.

Petugas BPS yang akan melaksanakan survey dan sensus di kabupaten Raja Ampat, mendapat perlindungan jaminan khususnya di daerah terpencil dan belum terjangkau jaringan komunikasi.

Di sisi lain, JK dan JKK memiliki masa waktu 1 tahun, yakni per 1 Januari hingga 31 Desember 2020.

“Dengan pengalaman Pemilu lalu, proteksi ini dianggap perlu. Karena kami adalah lembaga yang memang ditunjuk, dan tanpa potensi adanya gagal bayar,” bebernya.

Ketua Bawaslu Raja Ampat, Markus Rumsowek, menyambut baik kerja sama ini. Menurut dia, proteksi yang diperoleh dari MoU ini dibutuhkan petugas penyelenggara di lapangan.

“Ada petugas kami yang mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini sedang diseleksi dan akan dimasukkan dalam proteksi BPJS ketenagakerjaan ini,” akunya. (pzk/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan