COVID-19 di Pabar Meningkat, Ampnir Sarankan Libatkan Masyarakat



Ketua Pelaksana Harian Satgas COVID-19 Papua Barat, Derek Ampnir. (els/nn)

MANOKWARI, Nokennews.com – Ketua Pelaksana Harian Satgas COVID-19 Papua Barat, Derek Ampnir menilai minimnya keterlibatan masyarakat menjadi salah satu penyebab peningkatan kasus COVID-19.

Peran pemerintah kabupaten/kota, dinilai jarang melibatkan masyarakat, terutama sebagai upaya untuk menekan COVID-19.

“Dari analisa kami, temuan kasus terus meningkat. Ada tiga aspek, salah satunya kurang melibatkan masyarakat,” bebernya, Jumat (25/9/2020) saat video virtual bersama sekda se-Papua Barat di Manokwari.

Paradigma dalam penegakan aturan yang sedang digalakkan pemerintah daerah, harus dibalik. Bukan untuk menghakimi, tetapi lebih kepada melibatkan tokoh masyarakat dan kepala suku setempat. Misalnya dalam hal sosialisasi pencegahan virus.

Dicontohkan kabupaten Fakfak dengan penerapan sanksi membayar bagi pelanggar protokol kesehatan. Namun, disarankan tidak melupakan istilah Satu Tungku Tiga Batu, dengan ikut melibatkan masyarakat dalam upaya penanggulangan COVID-19.

Beberapa daerah di Papua Barat, yang sebelumnya berada di zona hijau, kini kembali ke zona merah akibat meningkatnya temuan kasus terbaru. Contohnya kabupaten Bintuni.

Ketua Pelaksana Harian Satgas COVID-19 Papua Barat, Derek Ampnir saat video virtual bersama sekda se-Papua Barat di Manokwari.

Peraturan Gubernur nomor 23 Tahun 2020 untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, dinilai sebagai standar penegakan hukum terhadap orang yang melanggar.

“Ada tiga roh dalam Pergub, sanksi membayar, sanksi bekerja dan sanksi menanam pohon karena Papua Barat, adalah provinsi konservasi,” bebernya.

Baginya, aturan yang dikeluarkan pemprov Papua Barat, menjadi rujukan bagi kabupaten/kota. Hanya saja, aturan kabupaten/kota disesuaikan dengan kondisi saat ini terkait pandemi.

Meski demikian, Ampnir mengaku tak ada batasan wilayah jika dilihat secara umum dari sisi manajemen penanggulangan bencana.

“Intinya, aturan yang dibuat pusat jangan dilampaui provinsi, kabupaten/kota jangan melampaui provinsi. Pemerintah pusat kembalikan penanganan COVID-19 ke daerah untuk berinovasi,” paparnya.

Ia kembali mengingatkan peraturan dan sanksi yang dibuat kabupaten/kota dalam situasi bencana, tidak melupakan masyarakat.

Untuk penerapan sanksi pelanggar protokol kesehatan, masih akan dibahas kembali bersama kabupaten/kota di Papua Barat. Diharapkan mendapat sebuah kesamaan agar upaya menekan kasus positif COVID-19 dapat berjalan maksimal, terutama soal penerapan sanksi . (els/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan