Kejati Papua Barat Laporkan Pengawasan Dana COVID ke Kejagung RI



Kantor Kejaksaan Tinggi provinsi Papua Barat. (Foto : pzk/nn)

MANOKWARI, Nokennews.com – Kejaksaan Tinggi Papua Barat, tetap melakukan monitoring terhadap penggunaan anggaran COVID-19. Selama ini, laporan rutin disampaikan langsung ke Kejaksaan Agung RI, di Jakarta.

Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Rudy Hartono, SH MH menerangkan laporan rutin recofusing anggaran COVID-19, disampaikan dua kali dalam sebulan ke Kajaksaan Agung RI, pada minggu ke dua dan ke empat.

“Laporan berisi supervisi penggunaan anggaran COVID-19 dari tim Satgas provinsi. Kita lihat, apakah laporan itu sesuai dengan peruntukan atau tidak,” bebernya, Kamis (24/9/2020) di kantor Kejati Papua Barat.

Saat ini ia mengaku Kejati Papua Barat, sedang mengumpulkan laporan untuk periode minggu ke empat per bulan September 2020.

Laporan tang dimaksud, tidak hanya dilalukan Kejati Papua Barat, tetapi juga dilakukan seluruh Kejaksaan Tinggi di setiap provinsi. Selain melaporkan tingkat provinsi, ada pula laporan yang sama dari kabupaten/kota.

“Kejaksaan Tinghi mendapat laporan dari Satgas COVID provinsi, sementara Kejaksaan Negeri mendapat laporan dari kabupaten/kota. Nanti semua direkap di Kejati dan dikirin ke Jakarta,” terangnya.

Sehingga ketika suatu saat dibutuhkan misalnya melalui Rapat Dengar Pendapat di DPR, laporan itu dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan seputar penggunaan dana COVID-19 per daerah di Indonesia.

Menurutnya anggaran yang digunakan Satgas COVID-19, memang tak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok karena sama artinya menentang aturan.

Soal fasilitas karantina yang mulai penuh dan dibutuhkan anggaran untuk misalnya menyewa hotel, merupakan kebijakan yang wajar. Apalagi saat ini sejumlah fasilitas karantina di Manokwari, sudah mulai penuh.

“Jangankan Manokwari, Jakarta yang canggih fasilitasnya sudah penuh. Semua kembali kepada kesadaran masyarakat untuk taat protokol kesehatan,” ungkap pria yang juga sebagai Waket Bidang Penegakan Hukum dan Keamanan Satgas COVID-19 provinsi Papua Barat ini.

Pada intinya, Rudy berujar sinergitas antara Satgas COVID-19 provinsi Papua Barat, dalam hal penggunaan recofusing anggaran tetap harus berada di jalur yang benar, digunakan sesuai kebutuhan penanganan saat ini. (red/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan