Kemenkopolhukam Bahas Reformasi-Birokrasi, Pantau Wisatawan Raja Ampat



Foto : Pembahasan reformasi-birokrasi Kemenkopolhukam dan Pemkab Raja Ampat, Rabu (12/8/2020). (red/nn)

WAISAI, Nokennews.com – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM RI, membahas dua hal penting dalam FGD bersama Pemkab dan jajaran Forkopimda Raja Ampat, Rabu (12/8/2020).

Pertemuan di aula Wayag kantor Bupati Raja Ampat, juga menghimpun data dan masalah implementasi reformasi-birokrasi dan pemantauan wisatawan asing.

FGD ini sekaligus menguatkan diplomasi dalam pandemi COVID-19, Raja Ampat sebagai salah satu kepulauan terluar di Indonesia.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur, Kemenkopolhukam, Marsda TNI AU Rus Nurhadi Sutedjo, mengungkap 8 kebijakan perubahan. Diantaranya penataan sistem manajemen sumberdaya ASN.

Delapan poin perubahan ini dilengkapi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan kelembagaan, penataan ke-tata laksanaan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik.

“Kami hadir langsung untuk mendengar dan menginventarisasi data, masalah dan kesiapan pemerintah daerah soal reformasi birokrasi,” terangnya.

Sutedjo, menilai Rekomendasi B dari SAKIP Award 2019 dari Kemenpan-RB untuk Pemkab Raja Ampat, menunjukan keberhasilan pembangunan yang digalang pemerintah daerah.

Ia mengaku tim juga akan memantau langsung sejumlah titik spot pariwisata di daerah tersebut. Memantau aktivitas wisatawan lokal dan asing selama pandemi COVID-19.

“Bagaimana persiapan pemerintah daerah untuk pariwisata Raja Ampat, ke depan,” jelasnya sembari berharap pembangunan di daerah ini berjalan maksimal. (red/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan