Ketua Forum Masyarakat Papua : Martabat Pengusaha Papua Dilecehkan, Padahal Ada Otsus



 

Foto : Ketua Forum Masyarakat Papua Peduli Otonomi Khusus, Yafet Valentinus Wainarisi

MANOKWARI, Nokennews.com – Ketua Forum Masyarakat Papua Peduli Otonomi Khusus, Yafet Valentinus Wainarisi menilai ada OPD di Pemprov Papua Barat yang melecehkan martabat pengusaha asli Papua terkait besaran nominal paket pekerjaan.

Ia membeberkan OPD yang dimaksud memberikan paket pekerjaan Rp35-50 Juta untuk pengusaha asli Papua. Sementara pengusaha non Papua bisa mendapat paket pekerjaan hingga Rp.1 Miliar bahkan lebih.

“Belum ada perhatian serius dari pemerintah Provinsi Papua Barat untuk pengusaha asli Papua,” bebernya, Senin (16/12/2019) di Manokwari.

Ia menilai sejumlah pengusaha asli Papua saat ini memenuhi standar klasifikasi dan persyaratan untuk mengerjakan proyek senilai Rp.500 Juta hingga 1 Miliar.

Padahal, jauh hari sebelumnya Gubernur Papua Barat dalam berbagai kesempatan terus menekankan agar perhatian dan pemberdayaan bagi pengusaha asli Papua diperhatikan pimpinan OPD.

“Bapak Gubernur sudah berkomitmen, hanya saja penjabarannya di instansi terkait yang belum maksimal. Saya pikir perlu adanya sebuah regulasi khusus untuk memberdayakan pengusaha OAP,” tegasnya.

Yafeth menilai kehadiran Undang Undang Otonomi Khusus di Tanah Papua memang bertujuan memberdayakan orang asli Papua. Meski demikian, hal ini dinilai belum sepenuhnya berlaku bagi pengusaha OAP.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tidak disebutkan adanya kontrak kerja di bawah Rp.50 Juta.

“Sudah waktunya kita duduk bersama dengan Pemprov Papua Barat dan kembali membahas hal ini,” paparnya sembari menambahkan aturan apa pun yang dibuat nantinya harus memberdayakan pengusaha OAP.

“Bisa melalui Perdasus, Pergub atau pun Keputusan Gubernur, yang penting mengkomodir seluruh pengusaha OAP,” singkatnya. (pzk/nn)

Author

Redaksi Noken News

Comments

  1. simon ronsumbre    

    Pemerintah Pusat sd Jelas perhatikan Pengusaha OAP sehingga terbit PP nomor 17 tahun 2019 dalam Pengadaan Barang dan Jasa….shg kalau ada oknum Pejabat yang melakukan aturan sendiri di luar itu berarti ada yang tidak Beres……

Tinggalkan Balasan