Kota Sorong dan Fakfak Terapkan Sanksi Denda, Prokes Diperketat



Video virtual antara Sekda se-Papua Barat, Jumat (25/9/2020). Membahas penerapan disiplin protokol kesehatan. (Foto : els/nn)

MANOOWARI, Nokennews.com – Langkah pencegahan penyebaran virus Corona Disease-19 (COVID-19), dilakukan sejumlah daerah di Papua Barat, dengan memberlakukan sanksi bagi warga yang mengabaikan protokol kesehatan.

Saat video virtual, pertemuan antara Satgas COVID-19 Papua Barat, bersama para Sekda, Jumat (25/9/2020), Sekda Fakfak, Ali Baham Temongmere mengatakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan sesuai Perda, dikenakan denda Rp.30 ribu.

“Tetapi kami ingin ada harmonisasi untuk sanksi protokol kesehatan bagi kabupaten/kota di Papua Barat,” ujarnya.

Di Kota Sorong, sanksi pelanggar protokol kesehatan sesuai Perda Nomor 20 Tahun 2020. Warga yang tidak mengenakan masker, didenda Rp.50 ribu. Ini sudah mulai disosialisasikan dua pekan lalu dengan melibatkan TNI/Polri. Apalagi, jumlah kasus COVID-19 di daerah ini terus meningkat.

Untuk sinkronkan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan, perlu ditinjau dari sisi jumlah penduduk karena pastinya berbeda antata kabupaten/kota di Papua Barat.

Senada, Plh.Sekda Manokwari, Mercyana Djalimun mengaku tidak ada sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan karena pertimbangan dari sisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi.

“Kalau untuk sanksi tergantung kebijakan masing-masing daerah. Kita sudah buat aturan dan sesuaikan dengan kondisi saat ini,” terangnya.

Sementara, untuk penerapan protokol kesehatan di kabupaten Pegunungan Arfak, akan dikoordinasikan bersama Kabag Hukum pemprov Papua Barat, Senin nanti.

Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan mengingatkan aturan protokol kesehatan kabupaten/kota, tidak bertabrakan dengan Pergub nomor 23 Tahun 2020.

“Dengan aturan yang ada, tingkatkan sinergitas. Satgas COVID-19 provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, dan tokoh masyarakat,” paparnya.

Senada, Kepala Biro Hukum Setda pemprov Papua Barat, Roberth KR Hammar, menilai setiap aturan memiliki kepastian hukum agar dipatuhi masyarakat.

“Ada perbedaan dalam penerapan sanksi, beberapa catatan mengacu pada Inpres nomor 6 dan 24 Tahun 2020. Sosialisasi protokol kesehatan juga masih masif,” ungkapnya. (els/nn)

Author

Redaksi Noken News

Advertisement

shadow

Tinggalkan Balasan