MRP Ingatkan Pasal 77 UU Otsus, Kembalikan Kepada Rakyat Papua



Foto : Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) provinsi Papua Barat, Maxi Nelson Ahoren. (els/nn)

MANOKWARI, Nokennews.com – Pemerintah provinsi Papua Barat, disarankan bersikap jelang berakhirnya DAU Nasional 2021, sesuai amanat Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 200.

“Saya tidak tanda tanganan hasil rekomendasi pertemuan antara gubenur, wakil gubernur, MRP dan DPR Papua serta Biro Otsus kemarin,” ucap ketua MRP Papua Barat, Maxi Nelson Ahoren, Selasa ( 4/8/2020) di Manokwari.

Ia menegaskan pemerintah harus menjalankan amanat Pasal 77 Undang-Undang 21 tentang penyelenggaraan Otonomi Khusus di Tanah Papua.

“Mandat pasal 77 itu usulan perubahan UU Otsus dikembalikan kepada masyarakat Papua melalui MRP dan DPRP. Kemudian diajukan kepada DPR RI atau Pemerintah,” terangnya.

Maxi menilai pemerintah lambat dalam hal menanggapi rencana Perubahan UU Otsus pada 2021 mendatang.

“Pemprov paham jika tahun depan ada perubahan UU Otsus. Harusnya mendukung anggaran agar dengar pendapat MRP dan masyarakat segera dilaksanakan,” paparnya lagi.

Namun hanya disediakan Rp.40 miliar, ditambah angggaran Otsus Rp.3 Miliar, sementara telah dipotong untuk penanganan Covid 19 di Papua Barat.

Meski demikian diharapkan pencairan terealisasi pekan ini agar mandat pasal 77 yang dimaksud bisa dijalankan, minimal enam bulan sisa waktu berjalan ini.

Terpisah, Kepala Biro Otsus Setda Provinsi Papua Barat, Abner Singgir mengaku rapat dengar pendapat dengan MRP dan DPR PB belum digelar.

“Saya akan kordinasi dengan keuangan, mengecek sejauh mana tahapan pencairan agar MRP dan DPR PB segera menggelar pleno dengan masyarakat tentang amanat pasal 77,” singkatnya. (ajm/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan