MRP Pertanyakan Keabsahan Raperdasus Kuota Haji dan Situs Bersejarah



Foto : Maxi Nelson Ahoren, Ketua MRP Provinsi Papua Barat.

MANOKWARI, Nokennews.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat, mempertanyakan Raperdasus Pengelolaan Kuota Haji dan Perdasus Perlindungan Situs Mansinam dan Aitumeri, yang sedang dikonsultasikan ke pemerintah pusat.

Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Maxi Nelson Ahoren mengaku MRP belum memberi pertimbangan terhadap dua Raperdasus tersebut, sesuai amanah Undang Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001.

“Belum diusulkan oleh Biro Hukum Pemprov Papua Barat dan DPR Papua Barat, kepada kami (MRP) untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan,” kata Maxi, akhir pekan ini.

Ia mengaku kaget dan baru mengetahui jika kedua Raperdasus ini sudah diajukan untuk mendapat penomoran registrasi di pemerintah pusat.

“Kami menyayangkan karena tidak dilibatkan, bahkan tak diberi ruang dalam pembahasan hingga penetapan dua Raperdasus itu,” terangnya.

Ditegaskan, meski demikian kedua Raperdasus itu perlu dikaji kembali dan harus mendapat pertimbangan serta persetujuan MRP.

Ia menilai Raperdasus Kuota Haji dan Situs Bersejarah cacat demi hukum, sebab tidak mengikuti tahapan pertimbangan persetujuan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Ini sudah melecehkan amanat UU Otsus. Apalagi Perdasus wajib disosialisasikan kepada masyarakat. Saya khawatir Raperdasus itu tak berpihak bagi OAP,” kesalnya.

Sesuai rencana, MRP Provinsi Papua Barat akan mengundang Komisi (A) DPR PB, untuk membahas soal raperdasus tersebut. (ajm/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan