OPINI – Mengapa Menolak Hasil CPNS 2018 ?



Foto : Lion Ferdinand Marini. 

Lion Ferdinand Marini
Akademisi Fakultas Teknik, Universitas Papua

TERKAIT hasil CPNS Kabupaten Manokwari, yang sangat tidak adil dengan pembagian kuota 80:20 menurut saya tidak sejalan dengan amanah Undang Undang Otonomi Khusus Tahun 2001.

Mari kita semua berpikir kenapa bisa terjadi seperti ini ?. Kesalahan ini sebenarnya ada pada siapa, apakah pada peserta tes, pemerintah daerah (pemprov/pemkab) atau pemerintah pusat (kementerian terkait).

Menurut saya, hasil yang dikeluarkan pihak Kementerian tidak bisa diubah lagi, kalau pun bisa kemungkinannya sangat kecil. Kita tidak bisa menyalahkan peserta tes, entah OAP maupun Non OAP, karena semua mengadu nasib yg sama.

Jika dari awal hasil tes yang dikeluarkan seusai porsi 80% OAP, pasti tidak akan terjadi aksi protes awal Agustus 2020.

Ada beberapa poin yang harus dicermati bersama.

1. Kenapa banyak masyarakat di Manokwari, memprotes hasil tes ?.

Karena peluang kerja yang dianggap nyaman bagi OAP adalah ASN. Meski demikian tidak semua OAP ingin menjadi ASN, ada wiraswasta atau juga musisi.

Disisi lain, kebanyakan orang tua (tidak semua juga) bangga jika anaknya memiliki penghasilan gaji tetap dan memiliki NIP.

Belum lagi soal peluang kerja di kabupaten Manokwari atau Sorong yang cukup kecil, karena bukan sebagai daerah industri.

2. Siapakah yg bertanggung jawab dalam penentuan hasil tes CPNS ?.

Pemerintah pusat tidak bisa disalahkan karena hasil ini kemungkinan besar ditentukan oleh daerah. Kenapa ?, Karena ada daerah lain yang meloloskan 100% OAP pada penerimaan CPNS 2018, yaitu Kabupaten Paniai.

Apakah Kabupaten Manokwari tidak bisa seperti Kabupaten Paniai ?, pasti bisa! tergantung ketegasan kepala daerah. Pemkab Manokwari, juga tidak tegas dalam mengatur presentase 80:20 yang diatur dalam UU Otsus.

3. Solusi apa yg harus dilakukan ?.

Tes CPNS berbasis Komputer atau CAT berlangsung sejak tahun 2014. Sudah ada beberapa anak-anak asli Papua yang lolos, termasuk pada beberapa Kementerian. Jadi tidak ada alasan menolak tes CAT, karena ada anak Papua lain yg bisa. Kenapa digeneralisasi bahwa banyak OAP tidak bisa ikut tes CAT ?.

Untuk formasi tes CPNS 2019 dan seterusnya, baiknya pada formasi lulusan SMA wajib 100% diisi OAP. Pemda dalam hal ini Disnakertrans atau BKD, wajib menyiapkan sarana bagi seluruh masyarakat untuk mensosialisasikan latihan tes CAT dan simulasi tes CAT.

Kalau pun mau dijadikan proyek oleh dinas sangat bisa, karena bisa pengadaan laptop atau komputer dalam jumlah banyak dan menggelar banyak pelatihan. Itu tentu akan menguras banyak anggaran pada APBD.

Kalau ada pendapat yang mengatakan jangan berharap untuk menjadi ASN dan mulai berwirausaha, teman-teman sudah sangat baik dalam melihat permasalahan yang ada.

Tapi kita juga harus mengetahui bahwa sedikit sekali perhatian dari Pemda untuk melakukan pelatihan berwirausaha dan manajemen keuangan. Kalau pun ada, sangat sedikit setiap tahunnya.

Dana Otsus harus dipakai untuk meningkatkan kapasitas OAP dalam hal berwirausaha (bukan hanya jadi kontraktor) dan pelatihan simulasi tes CAT. Porsi dana Otsus masih lebih besar pada bidang keagaaman, makanya jangan kaget banyak aktifitas ziarah rohani ke Israel.

Seharusnya dana itu dipakai untuk pengembangan Situs Rohani di Pulau Mansinam, agar ada lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Manokwari dan PAD bagi daerah.

Kesimpulan Saya :

1. Pemerintah Daerah tidak mengatur baik pembagian kuota 80:20 untuk hasil tes CPNS.
2. Harus ada standar baku untuk tes CPNS, agar OAP juga bisa mengupgrade skill masing-masing, agar tidak terkesan tes ini hanya formalitas.
3. Bagi formasi lulusan SMA baiknya 100% OAP.
4. Kebijakan Otonomi Khusus selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pemimpin di daerah. (*)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan