Pansus DPD RI Beberkan Dua Pengganjal Implementasi Otsus



Foto : Pertemuan Pansus DPD RI bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, Kamis (20/2/2020) di Kantoe Gubernur Papua Barat. Membahas implementasi UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001.

MANOKWARI, Nokennews.com – Pansus DPD RI, Kamis (20/2/2020), berkunjung ke Manokwari, Papua Barat. Kedatangan rombongan Pansus dipimpin langsung ketua Dr. Philep Wamafma.

Dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat, Forkopimda serta lintas OPD di Kantor Gubernur, Philep menyebut dua hal utama yang mengganjal pelaksanaan Otsus di Tanah Papua.

“Terdapat masalah yang mengganjal, yaitu masalah keuangan dan kewenangan pemerintah selama implementasi Otsus di Papua,” jelasnya dalam pembahasan implementasi UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat membutuhkan dukungan DPD untuk melihat implementasi Otsus secara menyeluruh.

Ia menyebut kehadiran UU Otsus sudah sejak lama diberikan pemerintah pusat dan akan berakhir Tahun 2021 mendatang. Namun Gubernur tidak diberi kewenangan lebih untuk mengelola anggaran.

“Harus ada kewenangan lebih, termasuk kewenangan anggaran. Inilah yang selama ini membuat Otsus tidak maksimal,” bebernya.

Philep menilai gubernur harus pula memiliki kewenangan yang kemudian menjadi otoritas untuk menjawab persoalan teknis. Dengan demikian tak lagi memerlukan tahapan birokrasi panjang untuk menjawab aspirasi rakyat yang bersifat mendesak.

“Kita akan lalukan pendalaman untuk melihat masalahnya ada di mana. Juga memanggil pihak terkait, baik secara terbuka atau tertutup. Jika tidak, masalah di papua sulit untuk diselesaikan,” paparnya.

Mantan Ketua KPU Papua Barat ini yakin Pansus DPD RI mampu mendorong amandemen dengan mengutamakan kebutuhan terkini soal Otsus, bukan berdasarkan asumsi seseorang.

Pansus juga mengklaim memiliki dokumen pendukung dengan narasi lengkap dan kuat. Termasuk didukung beragam materi tentang Otsus. (ajm/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan