Pembahasan APBD 2022 Lebih Cepat Bukan Karena Teguran Pempus



Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, M.Si. (rls/nn)

MANOKWARI – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, M.Si mengatakan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 lebih cepat bukan karena teguran pemerintah pusat sebelumnya.

“Tentu dengan harapan pembahasan segera rampung. Dengan demikian bisa dimulai Februari 2022, tidak seperti tahun sebelumnya,” ujarnya, Kamis (25/11/2021) malam di Manokwari.

Soal teguran pemerintah pusat atas minimnya serapan APBD tahun 2021, dijadikan sebagai semangat untuk perbaikan sekaligus dijadikan catatan ke depan. Meski demikian, ia menampik hal itu akibat dampak dari Pandemi COVID-19.

“Ini tahun terakhir pemerintahan gubernur dan wakil gubernur. Kita inginkan yang terbaik tentunya,” paparnya.

Soal serapan anggaran APBD nantinya diyakini berjalan efektif hingga Desember 2022 karena pembahasannya sudah digelar akhir tahun ini. Pemerintahan DOAMU berakhir Mei 2022 dan akan dilanjutkan penjabat karateker.

“Berbagai program pembangunan yang sudah disusun akan dilanjutkan dalam satu tahun anggaran. Kita ingin semua berjalan baik termasuk serapan anggaran yang maksimal,” singkatnya.

DPR Provinsi Papua Barat, Kamis malam menggelar Rapat Paripurna Pertama Pembahasan Rencana APBD TA.2022 dan Rancangan Perda Non APBD.

Pemprov Papua Barat memprioritaskan lima Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKB) seperti penanganan COVID-19, peningkatan SDM, infrastruktur dan juga termasuk Otonomi Khusus. (rls/nn)

Author

admin

Tinggalkan Balasan