Pengusaha Asli Papua Siap Bentuk Badan Independen, Awasi Ketat PL Proyek



Foto : Pendiri Asosiasi Papua Nusantara, Jack Wanggai (tengah) bersama pengusaha asli Papua saat memberi keterangan pers, Rabu (26/2/2020) di Manokwari.

MANOKWARI, Nokennews.com – Gabungan Asosiasi Pengusaha Papua di Papua Barat, bakal membentuk Badan Independen Pengawas Perpres Nomor 17 Tahun 2019.

Ini sesuai dengan arahan Wakil Menteri PUPR, Jhon Wempi Wetipo saat berkunjung ke Manokwari, 10 Februari 2020 lalu.

Sekretaris Asosiasi Kontraktor Papua (Askop) Papua Barat, Ever Wanma, S.E mengatakan Perpres 17 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk percepatan pembangunan di Tanah Papua.

“Perpres jelas, menunjuk langsung pekerjaan untuk OAP di bawa 2 miliar rupiah. Tetapi realisasinya belum terlaksana baik,” jelasnya saat pra Workshop pengusaha asli Papua, Rabu (26/2/2020) di Manokwari.

Badan pengawas ini nantinya memastikan Paket Lelang (PL) tak salah sasaran, baik di tingkat Balai, maupun tingkat lintas OPD provinsi dan kabupaten/kota.

Pendiri Asosiasi Papua Nusantara (Parnas), Jack Wanggai menerangkan amanat UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 tentang pemberdayaan, keberpihakan dan perlindungan OAP belum terealisasi secara optimal, termasuk bagi pengusaha asli Papua.

Ia menilai Workshop diperlukan sebagai suatu pendekatan baru dalam upaya memberdayakan pengusaha Papua di Provinsi Papua Barat.

“Awal Maret sudah dibentuk Badan Independen. Workshop nanti melibatkan OPD, pakar hukum, akademisi dan kontraktor Papua,” bebernya.

Jack berharap kegiatan itu nantinya melahirkan pikiran konstruktif serta menghadirkan kebijakan berupa regulasi, baik Perdasus, Perdasi atau pun Peraturan Gubernur untuk memperkuat implementasi Perpres Nomor 17 Tahun 2019.

Alasannya, Perpres yang dimaksud tidak menjabarkan sistem perencanaan sehingga masih menjadi kelemahan dalam implementasinya oleh pemerintah daerah.

Terdapat 30 Asosiasi di Papua Barat dan diharapkan mendapat afirmasi paket penunjukan langsung sesuai amanat Perpres nomor 17 Tahun 2019.

“Bagian ini harus dipahami OPD dan pengusaha non Papua, bahwa paket Penunjukan Langsung wajib direalisasikan kepada OAP,” tegasnya. (ajm/els/nn)

Author

Redaksi Noken News

Tinggalkan Balasan