Punya Izin, Perusahaan Kayu Diminta Selesaikan Hal Penting Ini



Kepala Dinas Kehutanan provinsi Papua Barat, Hendrik Runaweri. (red/nn)

MANOKWARI – Perusahaan kayu yang beroperasi di Papua Barat, wajib menyelesaikan hak-hak masyarakat adat di sekitar areal konsesi. Pemerintah sebagai pemberi izin, tidak berurusan hingga ke topik tersebut.

“Pemerintah sebagai pemberi izin tidak mengganti rugi atau membayar hak ulayat, itu urusan perusahaan,” tegas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Hendrik Runaweri di Manokwari, Jumat (30/4/2021).

Dicontohkan areal PT.Prabu Alaska di Bintuni, yang sempat diblokade warga lokal dengan tudingan melakukan penebangan liar tanpa diketahui pemilik ulayat.

Dari kasus ini, Runaweri mengklaim perusahaan kayu bulat itu memiliki dokumen perizinan yang lengkap dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Termasuk perizinan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari Dinas Kehutanan provinsi Papua Barat.

“Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pemerintah menerbitkan izin tetapi perusahaan yang menyelesaikan soal hak ulayat,” bebernya.

Sebenarnya tuntutan hak ulayat telah diselesaikan pihak perusahaan. Belakangan muncul tuntutan dari tiga marga yang juga sebagai pemilik ulayat. Runaweri pun mengiyakan penyelesaian ini telah ditangani perusahaan.

Sebelumnya, Pemprov Papua Barat diminta meninjau kembali RKT Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) PT. Prabu Alaska. Permintaan ini disampaikan LSM Perkumpulan Panah Papua, atas desakan masyarakat Kampung Fruata, Distrik Fafurwar Teluk Bintuni, lokasi perusahaan beroperasi.

Mereka mengklaim perusahaan melakukan penebangan tanpa sepengetahuan warga lokal, terutama marga Tanggarofa dan Wanusanda Suku Irarutu. (red/nn)

Author

Redaksi Noken News

Advertisement

shadow

Tinggalkan Balasan