Parjal Ingatkan Rekrutan Anggota MRPB Jangan jadi Pemecah

Pelantikan panitia seleksi rekrutan anggota MRPB 6 Maret 2023 di Manokwari. Parlemen Jalanan ingatkan rekrutan tak memicu perpecahan. (ELS)

MANOKWARI – Rekrutan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Pokja Agama sempat menjadi bahasan publik karena dinilai tidak adil. Namun DPD Parlemen Jalanan Papua Barat punya pendapat lain.

“Sudah ada aturan yang mengatur kuota untuk Pokja Agama. Harus tunduk dan taat akan hal itu,” ujar Ketua DPD Parlemen Jalanan Papua Barat Ronald Mambieuw di Manokwari, Sabtu (1/4/2023).

Menurut dia aturan itu mengikat dan mengharuskan diikuti semua denominasi gereja yang ada di Papua Barat.

Ronald justru khawatir jika nantinya hal ini menjadi faktor yang mengganggu jalannya proses seleksi. Bahkan bisa jadi berpotensi lebih buruk menjadi pemecah.

Ia menilai faktor ambisi pula bisa menjadi pemicu dan memecah belah semua denominasi gereja.

“Kuota kalau dua ya dua tapi secara khusus pokja agama itu harus dipertimbangkan, didiskusikan karena agama tidak memandang suku dan dari mana asal calon,” paparnya.

Ini disebutnya berbeda dengan rekrutan anggota MRPB Pokja perempuan dan adat yang tidak dapat diganggu gugat karena sesuai kuota per wilayah.

Mereka yang berkepentingan dalam proses rekrutmen anggota MRPB, diminta memberi kesempatan kepada penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si.

Dikatakan Pj. gubernur berperan andil dan juga memiliki wewenang yang penting dalam proses rekrutmen anggota MRPB.

“Mereka yang nanti terpilih diharapkan memberi perubahan dan paham akan kultur masyarakat adat Papua,” singkatnya.

(RLS)

.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *