MANOKWARI – Pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, dinilai bisa memecah persatuan jemaat. Pemimpin gereja diharapkan menjadi pencerahan yang netral, sekaligus menjadi hamba Urapan, bukan Upahan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Manokwari Saul Nauw menyampaikan pengamatannya ketika masuk tahun politik.
Menurut dia kebanyakan muncul persekutuan gereja baru imbas dari pengaruh pesta demokrasi seperti pilkada. Ia dengan tegas mengingatkan politik tak boleh digiring ke dalam gereja.
“Jangan sampai politik buat jemaat tercerai-berai. Saya amati banyak terjadi di Manokwari hingga Maybrat provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya usai ibadah di Gereja Baptis Anugerah Indonesia (GBAI) Manokwari, Minggu (12/2/2023).
Alasan itu diutarakan dengan contoh dua calon pilkada yang kebetulan tercatat sebagai jemaat gereja. Ketika salah satu calon kalah, pengikutnya kemudian merasa tidak perhatikan dan memilih keluar dari gereja tersebut.
“Kemudian mereka mendirikan persekutuan atau gereja baru. Ini yang sering terjadi. Kalau hanya pengembangan jemaat tidak soal, tapi masalah kalau mendirikan sinode baru selain yang sudah ada,” paparnya.
Saul menilai banyak gereja yang berkembang namun tidak diikuti pertobatan jemaatnya karena masih banyak terjadi beragam kejahatan.
Ia juga mencontohkan kebanyakan penyuluh agama Kristen hanya memperhatikan PAM, PAR, PKB dan KSP. Sementara pelayanan untuk orang sakit, ketergantungan Lem Aibon, kaum intelektual dan pembinaan keagamaan warga binaan masih sangat minim.
“Pimpinan gereja diharapkan memperhatikan pembinaan mental rohani jemaat sebab hal-hal tertentu bisa muncul saat tahun politik. Ini sangat penting,” sebut Saul lagi.
Pesan penting lainnya, para Hamba Tuhan diingatkan menjadi hamba Urapan bukan menjadi hamba Upahan saat tahun politik seperti sekarang ini.
(RED/NN)
