MANOKWARI – Polemik di tubuh National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) provinsi Papua Barat, masih berlanjut dengan saling klaim antara dua kubu.
Pengurus hasil musyawarah provinsi luar biasa (Musprovlub) NPCI, kembali menolak SK Plt. Ketua Benone Rahaor. Mereka mengklaim yang bersangkutan mengambil jalan pintas untuk mendapat SK dari NPCI pusat.
Hasil Musprovlub menunjuk Ferdinandus Koromat menggantikan ketua NPCI Papua Barat periode 2020-2025, almarhum Lewi Raubaba juga ditolak pengurus pusat.
Ketua bidang prestasi (Binpres) NPCI Papua Barat Yordan Raubaba menegaskan, pergantian ketua sesuai AD/Art pasal 16 ayat 3, dimana jabatan ketua yang berhalangan diambil alih sekretaris, kemudian menjalin komunikasi ke pusat untuk Musprovlub.
Pengurus pusat menolak penunjukan Glen Wanggai sebagai Plt dengan alasan bukan penyandang disabilitas. Glen diusulkan berdasarkan hasil rapat internal NPCI Papua Barat, 18 Juni.
Penolakan dengan alasan yang sama juga untuk pengusulan Lukas Rumadas sebagai Plt berdasarkan dukungan pengurus dan perwakilan 6 cabor, termasuk surat rekomendasi Nomor 008/91/DKO-PB/V/2024 dari Kadispora Papua Barat Hans Mandacan.
Pengurus NPCI Pusat tanggal 28 Mei mengeluarkan Surat Keputusan nomor 13/NPC-Ina/SKEP/V/2024 tentang pengangkatan pelaksana tugas NPCI Papua Barat atas nama Benone Rahaor, tanpa sepengetahuan pengurus NCP Papua Barat
“Dugaan kami, ada pembusukan dengan komunikasi terselubung sehingga pengurus pusat mengeluarkan SK Plt ketua NPCI Papua Barat,” terang Yordan.
Ia mengaku keberatan dengan SK tersebut karena sebelumnya pengurus pusat justru menyarankan pengurus daerah mencari solusi untuk persiapan atlet Peparnas di Solo, Jawa Tengah.
Dengan demikian, mereka mengusulkan anggaran 1,5 miliar ke pemprov Papua Barat untuk mendukung persiapan Peparnas, termasuk melobi beberapa perusahaan di Papua Barat.
“Kami kaget ketika mendengar Benone Rahaor mendapat SK Plt ketua. Tentu kami keberatan dan membuat laporan polisi. Ia juga tidak hadir selama mediasi di kantor polisi,” akunya.
Bahkan yang bersangkutan lanjut Yordan, membentuk tim sendiri untuk persiapan Peparnas. Ia juga menyinggung pencairan dana hibah sepihak oleh yang bersangkutan.
“Kami semua pengurus hasil Musprovlub mendesak Pj gubernur untuk menyelesaikan polemik ini karena tentu berdampak ke Peparnas Solo,” harapnya.
Terpisah, Kadispora Hans Mandacan mengklaim polemik tersebut merupakan urusan internal pengurus NPCI Papua Barat. Pemerintah kata dia, hanya sebagai fasilitator.
Tiga kali usulannya juga ditolak pengurus pusat karena telah mengeluarkan SK Plt Ketua. Padahal ia hadir saat itu mewakili gubernur saat pembukaan Musprovlub NPCI Papua Barat.
Hans mengkalim pencairan dana hibah sesuai mekanisme. Sarannya, polemik diselesaikan sebelum pelaksanaan Peparnas XVII Solo.
(RLS/NN)